Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka, dirindukan, sekaligus juga menjadi ancaman. Dirindukan, karena orang tua banyak yang mengeluh dengan metode daring. Selain tidak maksimal, juga menguras kocek. Namun di sisi lain, dengan situasi pandemi covid-19 yang menunjukan tren makin tinggi, tentu saja menjadi ancaman bagi pelajar, pengajar, maupun lingkungan sekitar.
***
SEJUMLAH daerah di wilayah III Cirebon pun punya kebijakan berbeda-beda. Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pendidikan memastikan tetap akan menggunakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) hingga akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 di bulan Desember mendatang.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon H Irawan Wahyono MPd menyampaikan, aktivitas KBM tatap muka belum bakal diterapkan di Kota Cirebon. Alasannya, masih terlalu berisiko. Mengingat, saat ini angka penularan virus corona di Kota Cirebon masih mengkhawatirkan.
“Belum, terlalu berisiko,” ujarnya kepada wartawan, kemarin (21/8).
Kepala Seksi Guru dan Tenaga Pendidik Disdik Kota Cirebon Toto Haryanto MPd mengungkapkan, pihaknya telah merancang skema PJJ ini akan tetap diterapkan hingga 23 Desember mendatang, atau hingga penghubung semester ganjil tahun ajaran 2020-2021.
“Kalau di kita memang untuk PJJ saat ini skemanya sudah ketemu, menyiarkan KBM lewat TV lokal, sehingga tidak terlalu membebani orang tua siswa dengan gadget dan kuota,” ujarnya.
Materi yang disampaikan juga sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku, disusun bersama tim perumus dari MGMP (Musyawarah Guru mata Pelajaran) dan KKG (kelompok kerja guru).
Di samping itu, program pemerintah kota melalui perangkat daerah lainnya, juga mendukung kelancaran terlaksananya skema PJJ ini. Di antaranya penyediaan wifi gratis di sejumlah ruang publik dan tempat fasilitas umum lainnya. Fasilitas ini bisa diakses para siswa ketika melakukan PJJ dengan guru kelasnya masing-masing.
BUKA AKHIR AGUSTUS
Berbeda dengan Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon sudah menjadwalkan 31 Agustus 2020 untuk pembukaan KBM tatap muka. Pembukaan KBM tersebut nantinya hanya dilakukan untuk wilayah yang level kedaruratannya ada di zona hijau dan biru.
Bupati Cirebon Drs H Imron MAg kepada Radar mengatakan, pihaknya diberi kewenangan untuk membuka kembali sekolah yang berada di zona hijau dan biru. “Jadi begini, kementerian mempersilakan gubernur untuk menunjuk sekolah mana saja yang akan dibuka kembali. Nah, Gubernur menyerahkan kepada Bupati dan Walikota,” ujarnya.