Minta KBM Tatap Muka Ditunda

Minta KBM Tatap Muka Ditunda
Kepala Dinas Kesehatan, Hj Enny Suhaeni SKm MKes
0 Komentar

 SUMBER – Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon meminta Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)  tatap muka di semua kecamatan ditunda. Pasalnya, ditemukan beberapa pelajar terpapar Corona. “Saya harap KBM tatap muka dihindari, menyusul agar tidak terjadi klaster baru dalam kasus positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon,” kata Kepala Dinas Kesehatan, Hj Enny Suhaeni SKm MKes, kepada Radar, usai rapat kerja bersama komisi IV DPRD, Selasa (25/8).
Meskipun semua wilayah tidak merata, kata Enny, alangkah baiknya tidak memaksakan agar KBM dibuka dengan memberlakukan zona. Misalnya, di Kecamatan Talun zona hijau, di Kecamatan Sumber zona merah. Karena itu, pihaknya meminta dinas pendidikan bisa memahami hal ini.
“Kalau warga atau pelajar di masing-masing zona bertemu, maka tetap saja akan ada penyebaran Covid-19. Sebab kalau pakai zona, yang hijau didatangi sama zona merah, atau sebaliknya sama saja ada penyebaran Covid-19. Jadi, lebih baik pakai daring atau online,” ungkapnya.
Saat disinggung, semakin naiknya warga Kabupaten Cirebon yang terdeteksi positif Covid-19, kata Enny, menganggap hal itu wajar. Masalahnya, setiap ada warga yang dinyatakan positif, maka pihaknya langsung melakukan tracing.
Dari satu yang positif, terkadang saat dilakukan tracing bisa terlacak 8 sampai 15 orang. Justru dengan begitu, pemerintah Kabupaten Cirebon berhasil dalam melakukan deteksi sejak awal.
“Kami sudah prediksi bahwa yang terkena Covid-19 akan semakin banyak. Memang semakin banyak kita melakukan tracing, akan semakin bertambah warga yang positif. Ini hal yang bagus karena kita terus melakukan deteksi dini untuk mencegah mewabahnya virus Corona,” imbuhnya.
Adapun soal anggaran Covid-19 yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny mengaku, sampai saat ini masih aman. Artinya, anggaran masih besar karena baru terserap sekitar 28 persenan.
Anggarannya sendiri sebesar Rp33,6 milliar. Dan yang baru terserap 28 persen, karena ada beberapa anggaran untuk pembelian, dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Jadi bukan kita tidak mampu menyerap anggaran. Namun ternyata beberapa alat Covid-19 yang tadinya akan dibelanjakan, justru mendapat bantuan provinsi dan pusat. Padahal awalnya sudah disiapkan anggaran untuk 22 ribu swab test,” tandasnya.

0 Komentar