KEGIATAN belajar mengajar (KBM) tatap muka saat pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon, membuat khawatir sejumlah pihak. Kekhawatiran itu membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon harus mempertimbangkan secara matang rencana KBM tatap muka di sekolah.
Ketua Forum Honorer Pendidik dan Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon, Soleh Abdul Gofur mengatakan, pihaknya bersama guru honorer lainnya, merasa keberatan adanya KBM tatap muka, yang rencananya digelar akhir Agustus 2020 mendatang.
“Kita perhatikan, angka Covid-19 di Kabupaten Cirebon terus meningkat. Ini bisa berbahaya jika tetap melaksanakan KBM tatap muka,” ujarnya, kemarin.
Jika memang dipaksakan KBM tatap muka, katanya, maka tidak akan efektif. “Sekarang, harus menerapkan protokol kesehatan, dan maksimal satu kelas hanya diisi 50 persen siswa-siswi. Saya yakin, dengan aturan yang ketat itu, KBM tidak akan efektif,” jelasnya.
Karena tidak efektif, ditambah lagi potensi tertular Covid-19, pihaknya meminta agar KBM tatap buka dibatalkan. “Kami harap tidak dilaksanakan karena memang dampak negatifnya cukup tinggi,” tuturnya.
Terpisah, kader Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Adang Juhandi mengatakan, pemerintah hendaknya meninjau ulang rencana KBM tatap muka. “Terlepas dari positif dan negatifnya KBM tatap muka di saat pademi Covid-19, lebih baik ditinjau ulang lebih jauh,” tuturnya.
Adang mengungkapkan, ketika pemerintah memaksa KBM tatap muka, maka berpotensi adanya penambahan kasus positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon. “Justru akan menambah rentetan korban di Kabupaten Cirebon. Terutama bagi pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Pemkab, dalam hal ini Dinas Kesehatan, harus bisa memastikan keamanan zona sekolah dari terjangkitnya Covid-19,” ungkapnya. (den)
Minta Batalkan KBM Tatap Muka
