SUMBER – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon membangun Mall Pelayanan Publik (MPP), dianggap berlebihan. Terlalu melompat jauh, tanpa pertimbangan mantang. Sebab, keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak maksimal. Banyak ruang yang kosong. Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto SH, Kamis (27/8).
Harusnya, kata Hermanto, benahi dulu internal pemerintah daerah sebelum membuat pelayanan yang akan mengakomodir semua lini. “Maksimalkan terlebih dahulu bangunan yang ada secara bertahap. Sekarang saja, bangunan itu hanya digunakan DPMPTSP. Pelayanannya juga belum maksimal. Meski demikian, kami mendukung rencana MPP itu,” tegas politisi Partai Nasdem tersebut.
Harusnya, kata dia, DPMPTSP menyediakan tempat atau ruangan bagi dinas-dinas teknis yang ada kaitannya dengan perizinan. Agar masyarakat yang akan mengurus perizinan tidak repot harus datang ke dinas satu ke dinas lainnya.
“Dalam praktiknya saja, masyarakat yang mengurus perizinan, tidak efesien. Sehingga, terkesan dipersulit karena proses pelayanan perizinan tidak dilakukan dalam satu tempat di DPMPTSP,” tandasnya.
Ia menjelaskan, jika di DPMPTSP yang pelayanan perizinannya satu atap tidak optimal, maka dikhawatirkan dibangunnya MPP di daerah tidak maksimal. Harusnya, dinas tersebut menjadi percontohan terlebih dahulu.
“Kami sudah pernah dorong, agar dimaksimalkan pelayanan di DPMPTSP. Tapi sampai sekarang tidak pernah direalisasikan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Cirebon, Drs Imron MAg mengatakan, pihaknya sedang merencanakan pembangunan MPP untuk mempermudah masyarakat. Nantinya, MPP tersebut akan dibuatkan bangunan khusus yang diisi oleh berbagai instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik. Seperti KTP, SIM, dan perizinan.
“Kalau biasanya perizinan mendirikan usaha harus melakukan proses dari beberapa instansi, nanti tidak lagi seperti itu. Nanti semua ngumpul, jadi satu pintu,” katanya.
Saat ini, pihaknya mengaku masih membahas anggaran untuk merealisasikan MPP. Selain membutuhkan lahan, MPP juga membutuhkan bangunan yang akan digunakan. Untuk tahun ini, Imron mengaku sedang fokus dalam pemberesan anggaran untuk pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, program MPP bisa direalisasikan jika anggarannya sudah tersedia. “Efektifnya mulai kapan, itu tergantung anggarannya. Makanya, tahun ini kita bereskan anggarannya dulu,” imbuhnya. (sam)
Rencana MPP Terlalu Jauh
