HAURGEULIS-Ratusan pendamping dan ketua kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kecamatan Haurgeulis melakukan penandatanganan pakta integritas.
Aksi teken masal disaksikan langsung Plt Bupati Indramayu H Taufik Hidayat SH MSi bersamaan dengan kegiatan bimbingan sosial program perlindungan jaminan sosial masyarakat Kabupaten Indramayu, di Halaman Kantor Kecamatan Haurgeulis, Senin (7/9).
Turut menyaksikan, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Indramayu DR H Marsono MPd, Camat Rory Firmansyah SSTP MSi beserta jajaran Forkompimcam Haurgeulis dan Koordinator Kabupaten PKH Sudirman SE.
Sebelum penandatanganan, para pendamping dan ketua kelompok PKH bersama-sama membacakan sejumlah poin penting dalam pakta integritas.
Yaitu tidak akan melakukan pemotongan atau pemungutan kepada anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait bantuan sosial (Bansos). Kemudian tidak akan melakukan pengumpulan KKS atau kartu ATM anggota KPM PKH.
Apabila menemukan ada salah satu dari anggota KPM yang sudah relatif mampu, maka ketua kelompok akan melaporkan kepada pendamping. Kemudian Pendamping memberikan motivasi kepada KPM PKH tersebut untuk melakukan Graduasi Mandiri.
Selain itu, ketua kelompok harus selalu berkoordinasi dengan Pendamping PKH terkait program Bansos yang diterima KPM PKH.
Ketua kelompok juga tidak diperkenankan mengerjakan tugas pokok dan fungsi pendamping sosial. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas maka pengelola PKH akan menerima sanksi sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Plt Bupati Indramayu Taufik Hidayat mengatakan, penandatanganan pakta integritas ini adalah bentuk nyata upaya pemerintah Indramayu untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Karena, kata Taufik, tujuan akhir dari pembangunan adalah kesejahteraan seluruh masyakarat tanpa terkecuali guna meraih kemakmuran masyarakat itu sendiri.
“Program PKH ini memang kebijakan pemerintah pusat, namun kita di daerah juga harus melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanannya. Kita tidak main-main. Sehingga PKH bisa tepat sasaran dan semakin banyak yang graduasi mandiri,” tegas Taufik.
Pihaknya berpesan kepada SDM PKH agar dapat memfasilitasi, mediasi dan advokasi bagi KPM dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan sosial.
Selain itu, SDM PKH harus juga mampu memastikan anggota KPM menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan. “Pastikan bansos PKH diteriam oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran,” pungkas mantan Ketua DPRD Kabupaten Indramayu ini. (kho)
Pastikan Bansos Tepat Sasaran
