Demikian juga dengan mereka yang bekerja di sektor informal misalnya para pedagang bubur, indomie dan rokok. Karena industri ditutup atau terbatas jam operasinya, pendapatan berkurang drastis, sehingga kegiatan berdagang merugi. “Tak hanya menambah angka pengangguran di daerah, para perantau ini berpotensi juga sebagai carrier virus corona,” imbuh bupati.
Kondisi demikian memaksa pemerintah daerah merefocusing anggaran. Adanya penetapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Perppu 1 tahun 2020, membuat pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19. “Terjadinya refocusing anggaran ini membuat target kinerja yang sudah direncanakan harus disesuaikan. Refocusing anggaran ini menjadi salah satu alasan terbesar penyusunan revisi RPJMD 2018-2023,” pungkasnya. (ags)
Acep Buka Forum Konsultasi Publik RPJMD Perubahan
