Sehingga dapat disimpulkan, kasus narkoba memiliki kerugian lebih banyak dibandingkan dengan korupsi dan terorisme. Saat ini, pendidikan anti narkoba di seluruh strata pendidikan belum dapat dilaksanakan dengan baik secara masif dan komprehensif. “Selain itu, mindset bahwa penyalahguna narkoba merupakan aib masih kuat. Sehingga keluarga pecandu menutupi aib dan tidak merehabilitasinya. Tak hanya itu, kesadaran melaporkan diri ke IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) untuk mendapatkan perawatan pun masih rendah,” kata Sekda Dian.
Situasi lain yang terjadi di lapangan, lanjut Dian, yakni masih rendahnya komitmen seluruh komponen bangsa (kementerian/lembaga/pemda, masyarakat dan dunia usaha) untuk turut berpartisipasi melaksanakan P4GN. Sekaligus keterbatasan pelayanan rehabilitasi pecandu narkoba baik yang dikelola pemerintah maupun masyarakat, sehingga banyak pecandu narkoba yang harus menunggu (waiting list) untuk menunggu rehabilitasi atau pemulihan karena keterbatasan fasilitas dan kapasitas.
“Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan P4GN sangat diperlukan melalui koordinasi dengan tokoh masyarakat dan pemerintah, yang berperan untuk mengikutsertakan warga dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan undang-undang. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba, merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan, merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasi program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba hingga mendorong fasilitasi kegiatan yang mewadahkan para generasi muda untuk dapat mandiri, kreatif dan terdorong menyalurkan bakat-minatnya,” tutup Sekda. (ags)
Sekda Dian: Masyarakat Belum Sadar akan Narkoba
