SUMBER – Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 sebesar Rp5,7 triliun, sulit terealisasi. Tidak rasional! Sebab, APBD 2020 ada di angka Rp3,7 triliun.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, HM Luthfi MSi mengatakan, KUA-PPAS 2021 masih sebatas usulan eksekutif. Perlu dibahas ulang di legislatif. Sampai detil di masing-masing komisi, juga Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Cirebon.
Terlebih, saat ini masuk di masa resesi. Berat di angka Rp5,7 triliun. “Ini masih kita koreksi,” kata Luthfi kepada Radar Cirebon, kemarin (20/9).
Yang pasti, kata politisi PKB itu, APBD 2021 harus lebih menekan ke semua sektor. Hanya saja, pasca pandemi Covid-19 ini, pemulihan dampak ekonomi perlu diprioritaskan. “Semua kegiatan harus terkait langsung pada upaya-upaya pemulihan Covid-19,” terangnya.
Dalam pembahasan KUA/PPAS 2021, ia mengaku tidak memberikan instruksi apapun kepada anggota DPRD di Fraksi PKB. Begitu pun dengan koalisinya di parlemen. “Tidak ada instruksi apapun. Biar natural saja. Yang tahu dinamikanya kan mereka, temen-temen di komisi,” ucapnya.
Yang pasti, sambung Luthfi, pihaknya selaku pimpinan di legislatif, akan menyuportnya dan mendelegasikan ke temen-temen di komisi agar konsen bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. “Jadi tidak ada instruksi khusus,” katanya.
Kalau pun ada, tambah pria berkacamata itu, semua tidak berhubungan dengan KUA-PPAS yang telah disampaikan Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pada saat paripurna. “Bekerja-lah sepenuh hati, untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Kabupaten Cirebon,” imbuhnya.
Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan, prioritas anggaran tahun 2021 diperkirakan Rp5,7 triliun. Plafon tersebut masih mengandalkan sumbangan pemerintah provinsi dan pusat. Sebab, pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah masih Rp671,41 miliar.
Nilai itu bersumber dari pajak daerah sebesar Rp259 miliar lebih, retribusi daerah ditargetkan Rp37,26 miliar lebih, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp9,63 miliar, dan pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp364,56 miliar.
Menurutnya, anggaran yang diprioritaskan untuk tahun 2021 yang diperkirakan Rp5,7 triliun itu, jika disetujui dari pusat maupun provinsi namun ketika yang diusulkan akhirnya tidak ada jawaban, maka akan ada perubahan lagi.