Sri Mulyani menekankan, petinggi kementerian dan lembaga negara berani mengambil keputusan. Terutama terkait aspek urgensi dan darurat. “Namun tetap bertanggung jawab. Kita juga mampu memitigasi risiko akibat langkah-langkah tersebut. Selama niatnya baik, dan selama ingin ada transparan dan akuntabel, maka mengkoordinasikan kondisi emergency dengan akuntabilitas bisa tetap dilaksanakan,” paparnya.
Terkait hal itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah meminta pemerintah fokus melakukan optimalisasi serapan program belanja pembangunan 2020. Menurutnya, belanja pemerintah berkontribusi positif menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). “Belanja kesehatan per 31 Agustus 2020 baru Rp15 triliun dari Rp75 triliun. Ini perlu ditingkatkan,” kata Said di Jakarta, Selasa (22/9).
Menurutnya, dukungan untuk sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai jantung ekonomi rakyat juga perlu dioptimalkan. Dikatakan, tingkat penyerapan per 31 Agustus 2020 masih Rp52 triliun dari Rp123,46 triliun. Insentif usaha, yang menyasar keringanan pajak bagi para pelaku usaha juga baru terserap Rp18,8 triliun dari Rp120,61 triliun.
Untuk optimalisasi tersebut, seluruh jajaran penyelenggara pemerintah perlu kerja keras. Hal tersebut, lanjutnya, tidak mudah dilakukan di tengah pandemi. Sebabm terdapat keterbatasan ruang gerak. Termasuk keterbatasan personil serta daya dukung.
Kendati demikian, diperkirakan pertumbuhan negatif ini tidak sedalam pada kuartal II. “Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi ke depan. Tidak perlu membuat kegaduhan. Resesi sudah hampir pasti akan kita hadapi,” tegas Said.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi dari Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal. Dia optimistis tren ekonomi nasional ke depan akan mengalami perbaikan seiring dengan upaya menjaga konsumsi masyarakat.
“Kuartal ketiga ini memang masih kontraksi. Namun yang jelas tren ekonomi ke depan akan membaik. Kita tetap harus antisipasi dampak langsung dari pembatasan aktivitas di masyarakat. Yakni menjaga konsumsi melalui bansos tunai,” jelas Faisal.
Pemerintah, kata Faisal, harus ekspansif menyalurkan belanja pemerintah guna menstimulasi konsumsi rumah tangga. Salah satunya melalui bantuan sosial tunai kepada masyarakat rentan Covid-19. Seperti pekerja informal dan UMKM.
Terpisah, Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya, menjelaskan pemulihan ekonomi nasional bisa terjadi cukup cepat jika Covid-19 berhasil dikendalikan.
Indonesia Menuju Resesi
