SETIAP kandidat kepala DPRKP telah memaparkan programnya kepada panitia seleksi (pansel) open bidding. Sampai di posisi tiga besar, apa saja visi yang diusung para kandidat?
Ir H Agung Sedijono MSi, salah satu kandidat, memiliki program Catur Karya Pratama DPRKP 2020-2023.
Dalam program itu, lanjutnya, trotoar hijau dibuat di sepanjang koridor pilot project Pasuketan-Pekiringan pada Desember 2020. Selanjutnya, bebas kumuh di kawasan sempadan muara sungai Sukalila pada Desember 2021.
Produsen mandiri pupuk organik berbahan baku daun asal RTH Jalur Hijau Jalan (JHJ), serta menanam seribu pohon baru dan bebas pohon gondrong/tumbang di RTH-JHJ pada Desember 2023.
Program tersebut, kata Agung, dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Dalam tugas kerja DPRKP, ada tiga hal utama yang harus dilakukan. “Ada hambatan untuk tugas kerja di DPRKP. Namun ada solusinya,” terang Agung.
Untuk bidang perumahan, hambatannya kondisi perumahan terpencar-pencar dan miss link sistem utilitas. Solusinya, redesain rencana tapak skala agar match link. Untuk itu, perlu dilakukan pengetatan perizinan dan pengelolaan sarana prasarana umum pasca konstruksi perumahan formal.
Kawasan permukiman, harus ada kepastian penanganan rumah tidak layak huni. Termasuk pula rumah kebakaran dengan bantuan bahan bangunan. Adapun hambatan di bidang kawasan permukiman, jumlah rumah tidak layak huni cenderung meningkat seiring kondisi social ekonomi masyarakat. Khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini.
Solusi untuk itu, tukas Agung, dengan melakukan eksplorasi sumber-sumber pembiayaan jejaring dan atau lembaga keuangan, untuk eksekusi program kegiatan.
Pengentasan kawasan kumuh, ujar Agung, fokus dilakukan untuk kawasan pesisir pantai. Selama ini, kawasan kumuh hadir diatas tanah timbul dan sudah berlangsung lama. Sehingga membutuhkan kerjasama semua pihak untuk merelokasi darurat ke hunian tanpa biaya. Seperti ditempatkan rusunawa milik Pemda Kota Cirebon. “Setelah itu, dibangun rumah susun sewa di kawasan pesisir pantai dengan konstruksi berbasis mitigasi bencana,” terangnya.
Tugas kerja penting lain dari DPRKP, ucap Agung, adalah mewujudkan visi Hijau dalam bentuk taman asri. Untuk itu, optimalisasi UPT Pertamanan dilakukan dengan melakukan desentralisasi taman lingkungan dan kemitraan pengelolaan taman kota.