DPRKP mendapatkan tugas mewujudkan Cirebon Hijau. Disamping tugas utama lainnya menata kawasan permukiman dan perumahan rakyat. Untuk mewujudkan Cirebon Hijau, ujar Sugiyanto, dimulai dengan penataan taman kota.
Dalam pengelolaan taman, diperlukan konsep berlandaskan kearifan lokal dan memiliki standar yang sama untuk setiap taman.
Kandidat Kepala DPRKP, Sugiyanto mengatakan, setiap taman akan menjadi ikon Kota Cirebon di wilayah masing-masing. Sebagai langkah awal, penataan taman dilakukan pada lokasi prioritas yang akan menjadi standar penataan taman di titik lainnya. Hal ini mengingat keterbatasan anggaran di DPRKP.
Lokasi yang menjadi prioritas penataan taman, diantaranya wilayah batas kota, taman di ruang milik jalan strategis, dan beberapa titik destinasi wisata.
Selanjutnya, kata Sugiyanto, TEKNOLOGI dimanfaatkan untuk pengaduan kondisi taman. Untuk itu, kata Sugiyanto, perlu dibentuk tim pemelihara taman yang mobile dan melayani laporan masyarakat tentang kondisi taman/tanaman yang rusak. Menarik minat masyarakat, diadakan lomba inovasi taman lingkungan perumahan atau tingkat RW pada event tertentu.
Dengan keterbatasan anggaran DPRKP, ujar Sugiyanto, diperlukan sinergi dengan swasta. “Harus menggandeng swasta untuk menata taman di seluruh Kota Cirebon,” ujarnya.
Kerjasama dengan swasta tersebut, kata Sugiyanto, dilakukan melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagaimana telah diatur dalam Perda Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.
Kota Cirebon memiliki visi “Sehati Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah. Untuk itu, langkah yang akan dilakukan, kata Sugiyanto, konsolidasi internal dan memetakan masalah. Selanjutnya, melakukan akselerasi kinerja DPRKP untuk mewujudkan Cirebon Hijau.
Untuk bidang perumahan rakyat, lanjutnya, dilakukan optimalisasi penyelenggaraan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan. Sehingga tercipta lingkungan perumahan yang sehat dan aman.
Untuk kawasan permukiman, melanjutkan program Kotaku yang saat ini sedang berjalan. Program ini membutuhkan kolaborasi antara peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.
Dalam penataan kawasan kumuh di Kota Cirebon, kata Sugiyanto, perlu pendekatan strategi yang lengkap. Baik dari aspek pembangunan infrastruktur, aspek sosial, aspek lingkungan, serta aspek ekonomi.