Hambatan yang ada menjadi tantangan kedepan. Karena itu, Tri Helvian Utama mempersiapkan solusinya. Yaitu, menginventarisir ASN yang memiliki basis pekerjaan sosial, untuk kemudian diusulkan kembali memperkuat SDM di DSPPPA. Langkah ini, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan maupun kondisi pengelolaan SDM di Pemda Kota Cirebon secara umum. Atau, dengan mengoptimalkan peran jejaring dan SDM pekerja sosial non ASN.
Untuk persoalan keterbatasan anggaran, ujar Tri Helvian Utama, program kerja dilakukan dengan kolaboratif yang melibatkan jejaring. Sehingga, program kerja tidak bergantung dengan sumber anggaran dari pemerintah. Sedangkan keterbatasan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial, ujarnya, diatasi dengan membangun gedung shelter. “Pembangunan shelter dipersiapkan untuk diusulkan pada tahun anggaran 2021,” terangnya.
Sedangkan, fasilitas untuk pengelolaan pembinaan para penyandang disabilitas, yang saat ini masih menggunakan gedung LBK milik Pemprov Jawa Barat, sudah diusulkan agar gedung dapat dikelola secara penuh oleh Pemda Kota Cirebon. Untuk pergerakan saat terjadinya bencana dan kedaruratan sosial, ucap Tri Helvian Utama, diusulkan mobil operasional ke Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (ysf)
Meningkatkan Peran Jejaring Kesejahteraan Sosial
