CIREBON – Belum ada titik terang operasional Bus Rapid Transit (BRT). Perusahaan Daerah Pembangunan (PDP) telah melakukan kajian. Hasilnya, armada transportasi masal itu mesti disubsidi APBD dalam operasionalnya.
Kondisi itu, tentunya membuat operasional BRT kembali mundur ke belakang. Seperti diketahui, tadinya ada tiga opsi untuk operasional BRT. Pertama, dikelola dinas perhubungan dengan menambah satu unit pelaksana teknis (UPT) dan harus mengubah Perda SOTK Dishub.
Kedua, diopeasikan oleh BUMD Pemerintah Kota Cirebon dengan pengalihan aset lewat mekanisme penyertaan modal lewat aset. Dan ketiga, menggandeng operator transportasi seperti Damri.
Kepala Dinas Perhubungan, Drs Andi Armawan mengaku masih berupaya mencari solusi. Ditanya terkait kemungkinan membuat UPT BRT, dirinya belum berani memberikan penjelasan. “Dishub masih terus mengkaji dan terus berproses,” kata Andi, Rabu (7/10).
Karenanya dishub akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan maupun dengan Dishub Provinsi Jawa Barat. “Tentang UPT BRT belum bisa saja sampaikan, tapi akan terus koordinasi dengn kemenhub dan dishub provinsi,” terangnya.
Andi akan melakukan koordinasi karena pertimbangannya ada rencana trayek yang melintas luar Kota Cirebon. Sehingga tidak bisa diputuskan sendiri, karena harus koordinasi dengan daerah lain. (abd)
Dishub Berusaha Cari Solusi BRT
