BANYAKNYA belasan ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), masih belum ada penyelesaian. Hal ini menjadi sorotan dari Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati mengatakan, yang menghambat masalah tersebut, di antaranya, penerima belum memiliki ATM dan saldonya kosong. Pihaknya sudah mendatangi bank penyalur. Namun belum ada jalan keluarnya. “Kami sudah tanyakan ke pihak bank. Jawaban dari pihak bank, katanya itu dari pusat,” tuturnya.
Nana mengungkapkan, bank penyalur selalu berlindung dengan alasan pemerintah pusat. “Bank hanya mencari kambing hitam, selalu beralasan keputusannya di pusat. Sehingga, kalau keputusannya dari pusat, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.
Pihaknya belum mengunjungi Kemensos RI dan bank penyalur tingkat pusat karena terkendala pandemi Covid-19. “Kami sebetulnya ingin mendatangi bank penyalur, minta kebenarannya seperti apa. Kami juga ingin sowan ke Kemensos RI, menanyakan solusinya,” tuturnya.
Pihaknya meminta KPM untuk tidak menyalahkan pemerintah desa setempat, karena persoalan tersebut tidak berhubungan. “Kebijakannya dari pusat, jangan menyalahkan kepala desa,” ungkapnya.
Kuwu Cipeujeuh Kulon, Kecamatan Lemahabang, Lili Mashuri mengatakan, ada banyak warganya yang jadi penerima PKH dan BPNT, namun belum mendapatkan manfaatnya. Dia menyebut banyak penerima KPM yang menanyakan kepada pemdes terkait bantuan tersebut.
“Kami juga bingung ketika menjawabnya. Rencananya, kami akan mendatangi dinas sosial untuk menanyakan persoalan ini,” ujarnya. (den)