Penerima Bansos Provinsi Tahap Ketiga Berkurang Banyak
GEBANG – Penerima bantuan sosial (bansos) Provinsi Jawa Barat tahap ketiga mengalami penyusutan. Hal ini dikeluhkan pemerintah desa (pemdes). Pemdes kembali akan dibenturkan dengan masyarakat yang protes terkait penyusutan tersebut.
Sekretaris Desa Gebang Kulon, Nurhadi ST mengatakan, bansos Provinsi Jawa Barat tahap ketiga dibagikan hari ini (16/10). “Rencananya dibagikan besok di kantor pos,” ujarnya, kemarin.
Pihaknya sangat menyayangkan karena mengalami pengurangan penerima. “Sekarang cuma dapat 58 KK (kepala keluarga). Padahal tahap kedua itu ada 67 KK penerima bansos,” terangnya.
Menurut Nurhadi, setiap tahap pada bansos provinsi selalu mengalami penyusutan penerima di desanya. “Tahap satu ada 130 KK yang menerima. Tahap dua ada 67 KK. Sekarang tahap ketiga kembali berkurang menjadi 58 KK,” tuturnya.
Banyaknya penerima bansos yang hilang tersebut, membuat desa harus putar otak untuk mengatasinya. Pihak desa merasa khawatir ada penerima protes karena tidak mendapat bansos pada tahap ketiga. Tapi pada tahap sebelumnya mendapat bansos.
“Kita harus memikirkan bagaimana dengan warga yang tadinya menerima bansos tapi sekarang tidak. Warga kan tahunya cuma pemdes yang bertanggungjawab. Sehingga, kita merasa kembali dibenturkan dengan warga,” ungkapnya.
Solusi yang paling memungkinkan adalah membagikan bansos kepada warga yang pada tahap sebelumnya menerima namun sekarang tidak. “Paling juga seperti tahap pertama. Kita mengusahakan, warga yang tadinya dapat bantuan tapi sekarang tidak, tetap dapat. Caranya, membagi dari yang dapat bantuan sekarang, dengan yang tidak,” ujarnya.
Terpisah, Kuwu Sumurkondang, Kecamatan Karangwareng, Heriyanto sangat menyayangkan berkurangnya warga yang mendapat bansos provinsi. “Kita sesalkan atas pengurangan ini. Kenapa datanya berbeda, tidak disamakan dengan tahap pertama dan kedua saja?” tuturnya.
Desanya mengalami penyusutan penerima bansos Provinsi Jawa Barat. Tahap kedua ada 176 KK penerima. Sekarang berkurang menjadi 145 KK yang menerima bansos tersebut.
Pihaknya bingung memikirkan solusinya. “Pasti mereka akan komplain dan protes. Yang tidak dapat pasti protesnya ke desa, bukan ke provinsi. Karena, mereka tahunya cuma pemdes. Nanti dikira warga, kita yang tidak membagikan bantuan tersebut,” tuturnya. (den)