CIREBON – Bupati Cirebon Drs H Imron MAg menegaskan tidak menyetujui wacana perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda yang dihembuskan oleh sejumlah pihak.
Dia tegas menyatakan keberatan karena isu itu hanya membawa dampak tidak kondusif. “Itu kalau saya lihat kenapa harus muncul wacana tersebut? Lalu bagaimana efeknya bagi orang-orang yang tidak merasa dari Sunda? Jawa Barat ini kan beragam masyarakatnya. Tidak hanya orang Sunda. Salah satunya seperti yang di Pantura,” ujarnya kepada Radar, kemarin.
Namun demikian, ia yakin Pemprov Jawa Barat tidak akan mengambil opsi perubahan nama tersebut. Kalau sampai terjadi proses menuju pergantian nama, maka pihaknya akan langsung mengirimkan surat keberatan dan menolak perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda.
“Ini kan memang baru sebatas wacana. Bukan keinginan dari provinsi. Saya yakin tidak akan diganti. Tapi kalau terjadi, kita akan kirim surat penolakan. Kami lebih setuju menggunakan nama Jawa Barat,” imbuhnya.
Ditambahkan Imron, saat ini kondisi di Jawa Barat sudah sangat bagus. Dia khawatir, wacana pergantian nama yang dihembuskan itu, hanya akan membuat Jawa Barat tidak kondusif. Wacana tersebut, berpotensi memunculkan potensi kesalahpahaman, membuat ricuh dan memperuncing hubungan antar etnis yang ada di Jawa Barat.
“Kita sekarang kan baik-baik saja. Kenapa masih berkutat soal nama. Tugas kita sekarang itu bagaimana membantu masyarakat, memulihkan ekonomi dan mengisi pembangunan. Kita masih banyak tugas lainnya yang harus dikerjakan untuk masyarakat,” ungkapnya.
Sebelum Imron, sejumlah kepala daerah di wilayah III Cirebon juga menyampaikan penolakannya. Walikota Cirebon Drs H Nasirudin Azis SH menegaskan, Jawa Barat tetaplah Jawa Barat. Kalau kemudian sampai berubah menjadi Provinsi Parahyangan atau Sunda, maka sama saja dengan menegasikan daerah pantura. Karena di Jawa Barat, selain Sunda, ada juga pantura yang bahasanya tidak menggunakan bahasa Sunda.
“Saya tidak setuju kalau berubah menjadi Provinsi Sunda. Karena nanti ada keistimewaan untuk suku atau etnis tertentu,” tegasnya kepada Radar, kemarin.
Azis menilai, jika wacana Provinsi Sunda itu disuarakan terus, bisa memicu ketersinggungan dari komunitas yang lain. “Kita sekarang fokus ke covid, jangan cari masalah baru dengan Provinsi Sunda,” tandasnya.
Bupati Cirebon Keberatan Provinsi Sunda
