Senada, Bupati Majalengka Dr H Karna Sobahi MMPd mengungkapkan, wacana perubahan nama Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda belum sangat mendesak. Apalagi, saat ini di semua daerah di Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.
“Jadi, ya silakan dikaji yang matang dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat Jawa Barat,” kata bupati melalui pesan singkatnya, Kamis (15/10).
Menurutnya, wacana perubahan nama provinsi tersebut tentu harus terlebih dahulu dikaji tingkat objektivitas, kepentingan dan manfaatnya untuk lebih mengedepankan kesejahteraan masyarakat.
Bupati mengutip Alvin Toffler yang juga seorang penulis dan futurolog Amerika, yang dikenal karena karya-karyanya membahas mengenai revolusi digital, revolusi komunikasi, dan singularitas teknologi.
“Alvin Toffler menanyakan apa arti sebuah nama? Oleh karenanya, saya minta agar wacana ini dikaji secara matang dan objektif, dan tidak menimbulkan kontra yang merugikan masyarakat. Apalagi dalam masa pandemi. Yang lebih penting saat ini melindungi rakyat dari bahaya Covid-19,” tandasnya.
Kritik keras juga disampaikan Guru Besar IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Adang Djumhur MAg. Menurutnya, perubahan nama tak mempunyai urgensi dalam konteks kondisi saat ini. Baginya, usulan tersebut sangat kontra produktif.
“Yang penting untuk sekarang itu adalah pemekaran. Karena Jabar itu sudah terlalu gemuk, penduduknya sudah di atas 40 juta,” ungkapnya, kemarin.
Dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat, Provinsi Jawa Barat juga memiliki masalah dengan Kota Bandung sebagai ibu kotanya. Sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, budaya dan sebagainya, Kota Bandung telah sarat dengan beban.
Sehingga, pemekaran wilayah Cirebon dan sekitarnya sebagai provinsi baru atau pemindahan ibukota ke wilayah Ciayumajakuning dianggap lebih relevan dan realistis. Untuk mengatasi masalah yang masih terjadi di Provinsi Jawa Barat, terkait masalah kesejahteraan masyarakat, ketimpangan pemerataan pembangunan, dan jauhnya warga dalam mengakses layanan publik.
“Dua pilihan itu lebih relevan dan signifikan, daripada sekadar mengubah nama,” ungkap pria yang juga menjadi tim pengkaji Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C) tersebut.
Seperti diketahui, sejumlah tokoh mewacanakan penggantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda. Usulan penggantian nama tersebut, dijabarkan dalam Kongres Sunda yang digelar di Aula Rancage Perpustakaan Ajib Rosidi di Jalan Garut, Kota Bandung. Senin (12/10) lalu. (dri/awr)
Bupati Cirebon Keberatan Provinsi Sunda
