ASTANAJAPURA – Mediasi warga Desa Astanajapura dengan PT Charoen Pokphand di balai desa setempat, Jumat (16/10), berakhir deadlock. Warga menuntut berbagai hal, terkait kesepakatan dengan PT Charoen Pokphand.
Salah seorang warga, Saeful Bahri mengatakan, kesepakatan antara warga dengan PT Charoen Pokphand pada tahun 2017 lalu, tidak dilaksanakan sepenuhnya. “Kami hanya ingin menagih kesepakatan tahun 2017 yang realisasinya belum maksimal,” ujarnya, kemarin.
Saeful menyebutkan beberapa masalah yang belum direalisasi secara maksimal. Pertama, tenaga kerja untuk local, tertutup. CSR tunai dan non tunai saat ini hanya non tunai saja yang dilaksanakan. Sedangkan yang tunai, selama ini tidak ada.
“Untuk kemitraan putra daerah Desa Astanajapura itu susah sekali, dengan alasan tidak memenuhi standar. Nah, standar yang diinginkan PT Pokphand itu yang seperti apa?” ungkapnya.
Untuk CSR non tunai, saat ini adalah pemberian telur. “Kita tidak butuh telur. Di sini banyak yang perlu diperbaiki, yakni masjid. Bahkan banyak kerusakan jalan,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan PT Charoen Pokphand, Rogian mengatakan, pihaknya sudah melebihi maksimal dari kuota untuk tenaga kerja lokal Desa Astanajapura. “Untuk wilayah Astanajapura dan Kabupaten Cirebon, sebetulnya sudah melebihi kuota 92 persen. Jadi, tinggal 8 persen, dan itu tidak mungkin 100 persen menyerap tenaga kerja dari lokal,” tuturnya.
Aturan dari pemerintah, menurut Rogian, untuk tenaga kerja lokal hanya 70 persen. “Sedangkan aturannya itu 70 persen dari lokal dan 30 persen dari luar,” ungkapnya.
Sedangkan untuk kemitraan, pihaknya mengklaim sudah memaksimalkan dengan warga desa. “Itu untuk limbah, semuanya kita kerjasamakan dengan warga Desa Astanajapura,” tegasnya.
Pihaknya memang mengatur standar kerja sama dengan siapa pun untuk menjaga kualitas produk. “Kemitraan untuk pasokan jagung dan lainnya kita ada mekanisme untuk menjaga produksi kualitas terbaik,” tuturnya.
Sedangkan untuk CSR, pihaknya tidak hanya memberikan telur kepada warga. “Untuk pembangunan masjid, kita juga memberikan granit. Untuk pemadatan jalan, kita sudah lakukan kepada warga yang dekat dengan jalan tol,” ujarnya.
Kendati demikian, warga tetap tidak menerima jawaban dari perwakilan pihak perusahaan. Mediasi berakhir deadlock. Warga mengancam akan melakukan aksi demonstrasi lagi dengan jumlah massa lebih banyak. (den)