CIREBON – Rencana Dinas Perhubungan (Dishub) berkonsultasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), akhirnya terwujud. Senin (19/10) Kepala Dishub Kota Cirebon, Drs Andi Armawan melakukan ke Dishub Jabar.
Agenda kunjungan tersebut adalah konsultasi rencana operasional Bus Rapid Transit (BRT). Beberapa hal yang menjadi hasil konsultasi. Adalah arahan agar Dishub Kota Cirebon kembali melakukan kajian. Namun untuk yang kali ini, dilakukan bersama daerah tetangga. Terutama yang dimungkinkan terlewati oleh rute BRT.
“Senin kami sudah konsultasi ke Dishub Jabar. Oleh Pak Kadis (Dishub Jabar), dishub kota dan dishub kabupaten diminta membuat kajian kembali,” ujar Andi, kepada Radar Cirebon, Selasa (20/10).
Menurut Andi, BRT direncanakan melintasi luar daerah. Konsep operasionalnya akan menjadi angkutan antar kota. Di mana regulasi yang disiapkan juga harus disepakati oleh daerah-daerah yang berkaitan.
Daerah-daerah tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai potensi dan kerugian yang dimungkinkan ditimbulkan ke depan. Hal yang juga patut dikaji adalah regulasi yang harus dibuat. Hak dan tanggung jawab dari masing-masing daerah, termasuk siapa berbuat apa, dan soal tanggung jawab anggaran.
Setelah dikaji, nanti pihak Provinsi bisa menentukan, mereka bisa membantu di sisi mana. Karenanya, saat ini dishub dua daerah, Kota dan Kabupaten Cirebon diinteruksikan untuk masing-masing melakulan kajian.
“Perlu kajian dari dua daerah, selanjutnya balai akan memfasilitasi. Secepatnya harus selesai, besok kita duduk bareng antara dishub kota, balai dengan dishub kabupaten,” bebernya.
Meskipun dua daerah melakulan kajian, namun belum dapat dipastikan bagaimana konsep pengoperasian yang akan diterapkan.
“Kita kaji dulu rutenya mana, berapa shelter yang dibuat. Bagaimana potensi singgungan yang bisa muncul,” tandasnya. (abd)
Dishub Kota-Kabupaten Diminta Kaji BRT
