Meski demikian, Henny menyampaikan terima kasih atas bantuan-bantuan yang diberikan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pun dari Pemerintah Kabupaten Kuningan itu sendiri. Bantuan-bantuan tersebut pastinya sangat membantu warga di desa yang sangat terdampak Covid-19.
“Saya berharap bantuan-bantuan tersebut sampai kepada yang berhak. Untuk itu, perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dalam implementasinya,” saran Henny.
Sementara itu, belum ada tanggapan dari pihak Diskopdagperin Kuningan atas adanya keluhan Apdesi. Namun sebelumnya, saat membeludaknya pemohon BPUM tahap kedua, Kepala Diskopdagperin Ir Bunbun Budiasa mengatakan, beberapa waktu lalu pemohon BPUM tahap II melonjak.
“Kami sudah melayangkan surat kepada seluruh camat agar bisa mendorong lurah dan kepala desa di wilayahnya untuk menerima pendaftaran BPUM, kemudian dicatat dalam contoh blanko dengan format excel,” ungkap Bunbun.
Dengan cara ini, lanjut Bunbun, diharapkan akan lebih banyak masyarakat yang mendapat kesempatan untuk mendaftar dan mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat tersebut. Setidaknya bisa membantu permodalan para pelaku UKM yang terdampak pandemi Covid-19.
“Program BPUM ini berlangsung hingga tanggal 15 November mendatang. Silahkan manfaatkan sebaik-baiknya oleh para pelaku usaha di Kabupaten Kuningan, mudah-mudahan saja menjadi yang terpilih mendapat bantuan uang tunai Rp2,4 juta dari pemerintah pusat untuk kelangsungan usahanya di tengah pandemi Covid-19 ini,” ujar Bunbun. (muh)
Data Penerima BLT UMKM BPUM Tahap II Disoal
