SUMBER – Ribuan massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM dan ormas (Forkopimmas) Kabupaten Cirebon kembali meluruk kantor Bupati Cirebon Senin (26/10). Kedatangan massa tersebut untuk bertemu langsung dengan Bupati Cirebon meminta salinan dokumen penerbitan perizinan terkait pelaksanaan proyek swasta di Pabedilan. Sayangnya, dalam kesempatan tersebut bupati berhalangan hadir karena saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke wilayah timur Cirebon.
Salah satu koordinator aksi, Maman Qurtubi kepada Radar mengatakan, tuntutan pihaknya meminta Pemkab Cirebon dan jajarannya untuk mengeluarkan salinan dokumen terkait penerbitan izin salah satu proyek swasta di Pabedilan. “Menurut pandangan kita, apa yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga meminta kepada institusi Kepolisian dan KPK untuk menyelidiki adanya dugaan gratifikasi atas penerbitan izin proyek swasta tersebut. Proses perizinan ini dari mulai penerbitan gambar dan keluarnya IMB hanya jeda empat hari. Ini waktu yang singkat sekali,” bebernya.
Jika bupati tidak bisa merealisasikan apa yang menjadi tuntutan massa, pihaknya akan siap menurunkan massa yang lebih besar lagi untuk mengepung kantor Bupati Cirebon. “Kami hanya meminta ditemui oleh Pak Bupati sebagai penanggung jawab. Menurut cara pandang kita, dengan waktu yang supercepat ini, berarti ada dugaan intervensi. Makanya kita meminta langsung pucuk pimpinan untuk bisa menemui kita. Untuk menjelaskan,” tandasnya.
Sementara itu, Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai kepada Radar mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara detail tuntutan dari massa tersebut. Dikarenakan, perwakilan dari massa aksi berkeinginan menyampaikan tuntutannya kepada bupati secara langsung.
“Untuk kepastian tuntutannya kita terkendala karena tadi perwakilan belum menyampaikan tuntutannya kepada kami, mereka mintanya ke bupati langsung,” ujarnya.
Namun demikian, sambung Hilmy jika aksi massa tersebut terkait perizinan salah satu proyek swasta di wilayah timur, maka ia sudah meminta dinas terkait untuk menyiapkan data-data yang diperlukan.
“Kalau untuk perizinan dari mulai dokumen pendirian pabrik sudah lengkap, rekomendasi pembangunam jalan sudah didapatkan tanggal 9 Oktober, dokumen IMB sudah ada pertanggal 19 Oktober dan perdes pengelolaan kekayaan desa juga sudah ada,” jelasnya. (dri)
Ribuan Massa Luruk Kantor Bupati
