“Apa atau siapa sih yang mau diteladani dari persoalan ini? Hingar bingar persoalan ini kan menyedot perhatian dan energi banyak orang. Apa iya kita mau terus-terusan menghabiskan tenaga untuk nasib satu orang, sementara ada ratusan ribu orang yang masih berjudi dengan nasib di masa pandemi ini?” ucap Boy.
Sarannya tersebut, ia tegaskan berlaku untuk semua. Jika memang tak puas dan banyak orang merasa bahwa seorang Nuzul Rachdy ini sangat penting, guna kelangsungan kemajuan pembangunan daerah, ia kembali menyarankan agar putusan BK itu di-PTUN-kan saja.
“PTUN-kan saja (Putusan BK, red), biar diuji di ruang yang paling sah secara konstitusi, bukan asumsi. DPRD itu kan lembaga politik, ya keputusannya pasti keputusan politik. Kecuali kalau Dewan mau dirubah jadi lembaga profesi,” pungkas Boy, seraya menjawab adanya asumsi putusan BK tersebut sarat unsur politik. (muh)