Berharap Cabup Peduli Lingkungan

 
 
INDRAMAYU – Sampah lagi-lagi menjadi persoalan. Kebiasaan oknum masyarakat yang tidak mau membuang sampah di tempat yang telah disediakan menjadi masalah yang tidak pernah selesai. Sebagian masyarakat masih cuek dengan membuang sampah sembarangan di toang atau jalanan sepi.
Seperti yang terlihat di toang poros Majasih-Longok, Kecamatam Sliyeg. Jalan sepi  tersebut menjadi tempat pembuangan sampah dadakan.Kondisi itu jelas mengganggu aktivitas warga yang melintas. Pasalnya selain jalan yang tidak terlalu lebar, tumpukan sampah menutupi jalan.
Aktivis peduli lingkungan Indramayu, Supriyatna mengeluhkan jalanan sepi yang kerap jadi alternatif masyarakat untuk membuang sampah. Menurutnya
hal itu dikarenakan minimnya tempat-tempat sampah yang disediakan pemerintah daerah, instansi terkait atau atau pemerintah desa. “Sebenarnya ini jadi permasalahan lingkungan yang klasik sekali. Namun sayang masih belum dapat diatasi secara maksimal. Apalagi masyarakat ingin buang sampah di tempat yang dekat, kebanyakan TPS kan jauh,” ujarnya, kemarin.
Lebih disayangkan lagi tidak sedikit TPS yang telah difasilitasi pemerintah daerah melalui dinas instasi terkait yang malah sengaja ditutup pemerintah desa. Dengan alasan tidak diangkut sehingga menimbulkan tumpukan sampah di TPS tersebut dan menimbulkan bau.
“Ini kan gak sinkron. Jadi masyarakat ini akan buang sampah di mana, ketika TPS ditutup. Sehingga sasarannya buang di tempat-tempat yang jauh dari permukiman, seperti di jalan sepi atau bahasa kitanya toang,” ujarnya.
Supriyatna berharap di Pilkada 2020 para calon bupati dan wakil bupati Indramayu punya program utama yang tidak hanya di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pertanian saja. Tetapi juga fokus pembenahan masalah lingkungan, yakni permasalahan sampah di setiap desa, kecamatan di Kabupaten Indramayu.
“Apalagi pemda akan menyiapkan kawasan Industri, akan menyerap banyak tenaga kerja baik dari dalam dan luar daerah. Pastinya akan banyak sampah,” katanya.
Para pasangan calon bupati dan wakil bupati harus punya program penanganan sampah dari tingkat desa, kecamatan, sampai tingkat kabupaten. Dengan membuat kebijakan penanganan sampai di tingkat desa dan kecamatan.  Ada aturan yang harus diterapkan oleh semua pemerintah desa untuk mengatasi sampah sekitar desa.