Dewan Kunker ke Bali

gedung-DPRD
LENGANG: Praktisi hukum Abdul Haris, menunjukkan kondisi lengang gedung DPRD, karena para wakil rakyatnya sedang melakukan perjalanan dinas ke luar pulau, kemarin (25/11). Foto : Mumuh Muhyiddin/Radar Kuningan
0 Komentar

KUNINGAN–Meski dihujani banyak kritikan dari berbagai kalangan, namun jajaran DPRD Kuningan tetap melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar pulau, di tengah masih mewabahnya virus corona saat ini.
Pantauan Radar, Rabu (25/11), kantor para wakil rakyat Kuningan di Jalan RE Martadinata Kelurahan Ancaran, tampak lengang, bak rumah tak berpenghuni. Ternyata, para anggota dewan ini telah berangkat menuju luar pulau.
Sebelum mereka berangkat ke Bali dan Lampung, Selasa (24/11) sore lalu, DPRD telah mengesahkan RAPBD 2021 menjadi APBD 2021. Ketuk palu dilakukan Wakil Ketua DPRD dari F-Gerindra Bintang H Dede Ismail SIP MSi, didampingi Wakil Ketua DPRD dari F-PKB H Ujang Kosasih MSi.
Kabarnya, para wakil rakyat yang juga disertai puluhan pendamping dari Sekretariat DPRD ini terbagi dua kelompok. Satu kelompok melakukan kunker ke Pulau Bali, sedangkan kelompok lainnya berkunjung ke Lampung. Mereka melakukan perjalanan dinas dengan menghabiskan biaya tak sedikit, ditaksir hingga ratusan juta rupiah.
Sekretaris DPRD (Sekwan) HM Nurdijanto SH MSi yang juga ikut dalam rombongan kunker tersebut, saat dikonfirmasi via WA, memberikan sedikit penjelasan. Kunker ke luar provinsi tersebut akan berlangsung selama 4 hari, sejak Rabu kemarin hingga Sabtu (28/11) mendatang.
“Empat hari, kunjungan komisi ke luar provinsi,” singkat Nurdijanto yang namanya menjadi perdebatan sengit, dalam agenda sidang paripurna ulang, terkait pemberhentian Ketua DPRD, Senin (23/11) malam lalu itu.
Radar pun beberapa waktu lalu mencoba mengkonfirmasi agenda kunker tersebut ke pimpinan dewan. Salah satunya tertuju ke Wakil Ketua DPRD H Ujang Kosasih. Ia justru mengarahkan agar menanyakan langsung kepada Sekwan HM Nurdijanto. “Mangga tanya ke Pak Sekwan,” singkat Ujang.
Mananggapi kegiatan kunker DPRD ke luar Pulau Jawa itu, salah seorang pemerhati politik dan pemerintahan, Rudi Idham Malik, menyayangkan atas dipaksakannya agenda kunker DPRD menjelang akhir tahun 2020 ini. Padahal, kata dia, saat ini pemerintah sedang kembali gencar untuk menerapkan pengetatan aturan terkait Covid-19.
“Di saat kondisi resesi ekonomi saat ini, lawatan kunker anggota dewan tak surut untuk terpangaruh hal itu. Sangat disayangkan, apalagi sekarang-sekarang ini wabah Covid-19 belum sirna di kota tercinta ini,” ucap Rudi.

0 Komentar