“KAMI menuntut Presiden Joko Widodo untuk serius memberantas korupsi. Jangan suka berjanji tapi tidak mampu memberi bukti,” pungkasnya.
Sementara, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menilai tidak ada sense of crisis dari pemerintahan Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi. “Pada era pemerintahan Jokowi ini, baru berlangsung 1 tahun, tapi 2 menteri telah dicokok KPK karena telah melakukan tindak pidana korupsi,” ujarnya, di Channel Youtube Refly Harun.
Kedua menteri yang dijadikan tersangka itu berasal dari dua partai yang besar di tanah air. Edhy Prabowo berasal dari Gerindra dan Juliari P Batubara berasal dari PDIP.
“Mungkin jangan-jangan, mereka berpikir KPK sudah lumpuh, sehingga mereka bisa melakukan tindak pidana korupsi. Atau mereka tidak pernah berpikir bahwa KPK tidak akan mencokok mereka karena KPK sudah berada di bawah ketiak pemerintahan misalnya,” ujar Refly.
Dikatakanya, jika tidak ada sense of crisis dari pemerintahan Jokowi untuk memimpin langsung pemberantasan korupsi, maka tindakan ini tak akan pernah hilang. “Kita tak bisa berharap korupsi bisa hilang di Indonesia, di negeri ini,” ujarnya.
Pengamat Politik dan Komunikasi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengatakan, kasus korupsi yang menjerat kader partai menunjukan eksistensi partai politik perlu dipertanyakan.
“Jika merujuk banyaknya OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan menteri dari parpol, maka perlu dipertanyakan eksistensi lembaga parpol kita,” ujarnya.
Sukowi mengatakan, salah satu fungsi parpol adalah rekrutmen pemimpin. Jadi jika menteri dari parpol korupsi, berarti fungsi parpol tak berjalan baik. “Maka tidak salah jika publik kurang percaya atas keberadaan parpol,” ucapnya.
Sukowi menyebut, kualitas politisi saat ini belum menunjukkan sebagai pemimpin yang benar. “Banyaknya menteri yang korupsi dari kalangan politisi menunjukkan bahwa kualitas politikus kita belum memperlihatkan sebagai pemimpin yang benar,” ujarnya.
Dia juga meminta Presiden Joko Widodo melepaskan diri dari perangkap politik partai pengusung setelah dua menterinya terjerat korupsi. “Pak Jokowi harus melepaskan diri dari perangkap politik dari parpol pengusung. Dengan demikian akan leluasa dalam menetapkan menterinya,” tutur Sukowi.