“Jadi ada beberapa yang kita tangani, ada juga yang leading sector-nya di dinas lain seperti bantuan UMKM di Dinas Koperasi, subsidi upah di Dinas Tenaga Kerja dan lain-lain,” ujarnya.
Dijelaskan Gunarsa, untuk BSPS non PKH di Kabupaten Cirebon ada sebanyak 111.348 keluarga penerima manfaat. Untuk BST sendiri ada delapan tahap yang setiap tahapannya selalu berubah angkanya, karena ada proses verifikasi dan validasi yang terus berjalan.
“Selain BSPS dan BST ada Bangub juga yang disalurkan dalam tiga tahap dan bantuan Bupati Cirebon yang juga disalurkan dalam tiga tahap,” imbuhnya.
Untuk tahap pertama Bangub DTKS disalurkan kepada 12.233 RTM, untuk tahap kedua Non DTKS sebanyak 29.963 RTM, dan untuk tahap tiga sebanyak 52.564 RTM. Sementara untuk bantuan Bupati Cirebon angkanya sama untuk tiga tahap yakni sebanyak 46.848 RTM.
“Kita selalu mengikuti pedoman umum dari Kemensos terkait regulasi pelaksanaannya. Dinsos lebih berperan dalam memastikan data, validasi dan pengusulan saja. Sementara untuk mekanisme pendistribusian bansos lebih banyak dilakukan oleh PT Pos dan Himpunan Bank Negara (Himbara) yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai penyalur bansos,” jelasnya. (dri)
Bupati Larang Monopoli
