CIREBON – Kabar gembira bagi warga Kota Cirebon. Rencananya, Selasa (15/12) hari ini, Walikota Cirebon Drs H Nashrudin Azis SH akan pulang ke Cirebon setelah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit swasta di Bandung.
Informasi yang dihimpun Radar menyebutkan, walikota sebenarnya telah keluar dari rumah sakit. Hanya saja, saat ini menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel di Bandung karena hasil swab masih positif. Hanya saja, positifnya tidak terlalu membahayakan kesehatan walikota.
“Beliau sekarang menjalani isolasi mandiri di salah satu hotel di Bandung. Karena hasil swab masih positif. Tapi tidak membahayakan kesehatan beliau (walikota, red),” ujar sumber Radar yang namanya enggan dikorankan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi membenarkan kondisi walikota sudah sehat dan posisinya sedang menjalani isolasi mandiri. Rencananya, hari Selasa ini, akan pulang ke Cirebon. “Insya Allah beliau sudah sehat,” kata Gus Mul sapaan Agus Mulyadi.
Dia menjelaskan, swab test kedua masih positif, tapi secara kesehatan boleh pulang oleh dokter. Walaupun positif, tapi tidak ada potensi menularkan.
“Atas saran dokter, Rabu mudah-mudahan dicek lagi di Cirebon. Tapi tetap diminta isolasi mandiri,” ujarnya.
Sekda juga menjelaskan, Pemerintah Kota Cirebon berencana melakukan perpanjangan kontrak dengan Hotel Onos dan Hotel Langensari untuk perawatan pasien covid.
“Insya Allah diperpanjang satu bulan dulu untuk bulan Januari,” ungkapnya.
Untuk perpanjangan kontrak itu, Dinas Kesehatan sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar, terdiri dari Rp1,6 miliar untuk akomodasi hotel, APD, Tim Medis, dan Rp400 juta untuk testing.
Bagaimanapun juga, kata Gus Mul, testing harus terus berjalan. Begitu juga RT PCR tambahan untuk Rumah Sakit Gunung Jati harusnya sudah berjalan. Kemudian ruangan Prabu Siliwangi disiapkan untuk isolasi, khusus di lantai 1 sudah ada 17 bed yang sudah difungsikan.
Pihaknya jga menyinggung tentang vaksin dan persiapan yang sudah dibahas sesuai kebutuhan dan sudah ada item-item yang mesti dilakukan pemda, mengacu SE Mendagri. Tinggal sekarang Dinkes menghitung berapa yang akan divaksin.