KEJAKSAN – Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan menggunakan gadget, cukup berisiko dan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap siswa. Kontrol yang tidak ketat dalam penggunaan gadget, justru menimbulkan persoalan baru bagi tumbuh-kembang anak. Bahkan, memunculkan kasus-kasus yang melibatkan anak.
Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Bima Sena mengungkapkan, catatan pihaknya selama masa pandemi Covid-19, kasus yang melibatkan anak-anak cenderung meningkat. Hal ini disebabkan intensitas kegiatan anak menggunakan gadget yang sangat masif.
Menurutnya, gadget yang digunakan anak atau siswa selama belajar dari rumah, lebih banyak digunakan tidak sepenuhnya untuk pembelajaran. Bima menuturkan, kasus anak selama pandemi lebih didominasi kejahatan seksual.
“Hampir 52 persen pornografi awalnya lewat gadget. Akhirnya dilakukan pelecehan seksual. Ini kondisi yang luar biasa. Jadi, gadget yang mestinya untuk PJJ, disalahgunakan. Apalagi, jika kontrol dari orang tua tidak cukup ketat,” ujar Bima, dalam diskusi mengupas perjalanan PJJ pada masa pandemi, yang digelar Komnas PA Cirebon Raya, di Hotel Zamrud, Kamis (7/1).
Ketua Komnas PA Cirebon Raya, Siti Nuryani mengakui, kasus kejahatan terhadap anak selama satu tahun ke belakang, semakin meningkat. Hal ini disinyalir penyebabnya adalah penyalahgunaan gadget dengan kontrol yang tidak ketat.
Menurut data Komnas PA Cirebon Raya, selama tahun 2020, kasus kejahatan dan kekerasan yang melibatkan anak mencapai 50 persen. Kasus tersebut lebih didominasi oleh kekerasan fisik, seksual dan psikis.
Meski demikian, Komnas PA tidak mengkerucutkan pemikiran atau rekomendasi bahwa kegiatan belajar mengajar ke depannya harus dengan sistem pembelajaran tatap muka (PTM) atau harus tetap pembelajaran jarak jauh (PJJ). Walaupun hasil survei yang dilakukan pihaknya ke masyarakat, mayoritas menginginkan PTM kembali.
“Di masa pandemi seperti sekarang ini, sistem PTM maupun PJJ ada plus dan minusnya juga. Kalau kita menggiring ke belajar tatap muka, otomatis harus dipersiapkan protokol kesehatan di setiap sekolah. Tapi, kalau itu dinilai masih membahayakan, Satgas Covid-19 di tiap daerah yang berhak memutuskanya,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati mengungkapkan, untuk saat ini, Satgas Covid-19 Kota Cirebon masih akan bertahan dalam menerapkan sistem PJJ untuk KBM para siswa. Faktor keamanan dan keselamatan para siswa menjadi pertimbangan utama.