ANJATAN –Anggota DPR RI H Bambang Hermanto SE melanjutkan agenda reses. Sepanjang Kamis (7/1), wakil rakyat dari Partai Golkar ini melaksanakan kunjungan kerja reses di Kecamatan Anjatan dan Bongas.
Di dua tempat itu, Bambang Hermanto kembali belanja beragam aspirasi dari elemen masyarakat. Dominan adalah persoalan banjir, kelangkaan pupuk subsidi dan kerusakan infrastruktur publik.
Tak hanya menampung keluhan, anggota Komisi V DPR RI Dapil Jabar VIII ini turun langsung meninjau beberapa lokasi yang dikeluhkan masyarakat. Salah satunya saluran irigasi di sekitar Sasak Kebo, Dusun Karang Sambung, Desa Anjatan Baru.
Didampingi Kuwu H Rodli dan warga, dalam peninjauan itu Bambang melihat langsung kondisi pendangkalan irigasi hingga mengakibatan sumbatan sampah dibawah Sasak Kebo yang berimbas aliran air tersendat.
Tak hanya pendangkalan irigasi. Warga lainnya juga mengeluhkan maraknya bangunan liar (bangli) di sepanjang saluran irigasi yang menjadi kewenangan Perum Jasa Tirta II Unit Usaha Wilayah III Patrol.
Bangli yang berdiri di atas aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara itu dinilai menjadi penyebab terganggunya aliran air, pendangkalan serta banjir. Warga meminta keberadaan bangli itu ditertibkan.
Sedangkan sejumlah perwakilan kelompok tani mengusulkan dilakukannya normalisasi beberapa sungai serta jaminan ketersediaan pupuk pada musim tanam rendeng tahun ini.
Menanggapi aspirasi itu, Bambang menyatakan kesiapannya memperjuangkan berbagai persoalan yang masuk kedalam ruang lingkup tugasnya. Khususnya di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, MKG, pencarian dan pertolongan.
“Aspirasi yang masuk pasti akan saya perjuangkan untuk disampaikan nantinya ke rapat maupun sidang di DPR RI. Saya juga berkomitmen, aspirasi itu akan kita kawal sampai terealisasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Kuwu Desa Anjatan Baru H Rodli menyampaikan harapannya. Bambang yang merupakan satu-satunya anggota DPR RI dari wilayah Inbar itu dapat menjunjung tinggi aspirasi masyarakat. Dewan ibarat sebagai jembatan, sekaligus penyambung lidah masyarakat terhadap pemerintah.
“Karena banyak persoalan khususnya infrastruktur yang bukan menjadi kewenangan pemkab maupun pemprov. Tapi pusat. Harapan kami tentunya, Mas Bambang bisa memperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat,” tukasnya. (kho)