“Sebenarnya stok pupuk untuk petani banyak, tapi alokasi pupuk subsidinya yang berkurang. Di Indramayu alokasi pupuk subsidi yang diajukan sesuai RDKK realisasikan tidak sesuai, apalagi harga pupuk nonsubsidi harga memberatkan petani,” ucap Tatang.
Dikatakan Tatang, kuota pupuk subsidi yang berkurang akan berdampak berkuragnya daya produktivitas tanaman padi. “Dampaknya akan dirasakan pada produksi gabah yang akan mengalami pengurangan, karena petani akan mengurangai penggunaan pupuk untuk tanaman padinya,” ujarnya.
Menurut Tata, sebenarnya tidak masalah jika Harga Eceren Tertinggi (HET) naik, asalkan subsidi pupuk tidak dikurangi. “Naik sedikit tidak ada masalah yang penting alokasi pupuknya terpenuhi, dan beli pupuk mudah tidak susah sebenarnya itu saja yang diinginkan petani,” tukasnya.
Namun, lanjut Tatang, ada permasalahan muncul saat pembelian pupuk di kios-kios pupuk, seperti banyak petani yang belum terdaftar dalam E-RDKK, sehingga ketika petani hendak membeli pupuk subsidi di kios pupuk tidak bisa karena namanya tidak masuk dalam E-RDKK. “Syarat pengambilan dengan menunjukan e-KTP pada kios yang ada di daerahnya. Petani yang memiliki kartu tani tidak dapat menggunakan untuk pengambilan pupuk subsidi karena dasar pengambilan pupuk subsidi adalah nomor induk kependudukan (NIK),” ujarnya.
Tatang berharap, di E-RDKK harus ada pembenahan lagi agar petani penggarap yang punya garapan sawah mendapatkan bantuan pupuk subsidi. (oet/oni)
E-RDKK Pupuk Bersubsidi Harus Dibenahi
