CIREBON – Kenaikan angka stunting rupanya tidak hanya terjadi tahun ini. Beberapa tahun ke belakang, jumlah kasus stunting di Kabupaten Cirebon terus mengalami kenaikan. Tahun ini bahkan disebut yang terbesar, jika dibandingkan dua atau tiga tahun sebelumnya.
Kondisi ini tentu harus diseriusi. Terlebih, pada tahun 2023, Pemprov Jawa Barat mencanangkan zero stunting untuk seluruh wilayah di Jawa Barat.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon, dr Edi Susanto MM menjelaskan, tugas untuk mengatasi persoalan stunting bukan hanya ada pada pihaknya saja. Menurutnya, perlu kerja sama semua pihak secara serius dan berkelanjutan untuk mencapai target zero stunting pada tahun 2023.
“Ini butuh kerja keras dan kerja sama semua pihak. Dinas kesehatan sebagai leading sektor tentu siap. Hanya memang perlu ada sinergiats lebih baik lagi yang harus dilakukan agar wacana zero stunting ini bisa dicapai,” ujarnya, kemarin.
Ditambahkan dia, dalam tiga tahun terakhir, angka kasus stunting di Kabupaten Cirebon selalu mengalami peningkatan. Ia masih mengingat beberapa tahun terakhir angka kasus stunting, yakni sempat ada di angka 8 persen. Lalu naik ke 9 persen, lalu ke 10 persen, dan sekarang 13 ,8 persen.
“Tentu tidak mudah untuk mencapai zero stunting. Tapi saya yakin, dengan kerja sama yang baik antar SKPD yang terlibat, termasuk dari keterlibatan pemdes serta dukungan kebijakan dan anggaran pemerintah, saya yakin zero stunting bukan hal yang mustahil,” imbuhnya.
Sebelumnya, jumlah balita yang mengalami stunting di Kabupaten Cirebon cukup besar. Angkanya bahkan di atas 10 persen. Tepatnya, 13,8 persen dari total jumlah balita yang ditimbang selama 2020.
Kadinkes Kabupaten Cirebon, Hj Enny Suhaeni SKM MKes mengatakanm selama tahun 2020, jumlah balita yang ditimbang sebanyak 157.340 anak. Dari jumlah tersebutm sebanyak 21.748 anak mengalami stunting.
“Dari data yang ada ,angkanya 13,8 persen. Itu cukup besar angkanya. Idealnya memang tidak boleh lebih dari 10 persen angkanya,” paparnya.
Ditambahkan Enny, untuk menanggulangi stunting, sebanarnya bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan. Di situ, menurut Enny, sangat erat peran SKPD dan pihak-pihak lainnya dalam upaya penanggulangan stunting. Salah satunya melalui program Gerebek Stunting.