HARJAMUKTI – Pembangunan infrastruktur di kawasan Kota Cirebon bagian selatan selama ini belum merata. Bahkan, selama lima tahun belakangan ini, belum pernah dilakukan perbaikan infrastruktur, baik itu jalan maupun jembatan.
Anggota DPRD Kota Cirebon asal Argasunya, Hj Een Rusmiati SE mengungkapkan, selama dirinya menjadi wakil rakyat, beragam usulan program dan kegiatan pemerataan infrastruktur di wilayah kelurahan paling selatan Kota Cirebon, terus diusulkan.
Ada di antaranya perbaikan jalan, jembatan, hingga pemeliharaan infrastruktur di tingkat lingkungan warga. Memang beberapa tahun lalu sempat direalisasikan, tapi sifatnya baru pengecoran betonisasi jalan yang menuju ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di Kopiluhur.
“Tapi ke sininya, alokasi anggaran perbaikan infrastruktur ke wilayah Argasunya tersendat. Selama lima tahun, hanya betonisasi ke arah TPA saja yang sudah direalisasi,” ujar ketua DPC Partai Hanura ini, Senin (8/2).
Bahkan, kata dia, di tahun 2021, kegiatan perbaikan jembatan Sumurwuni yang sebelumnya sudah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), malahan dicoret pada saat pengesahan RAPBD 2021.
Menurutnya, wilayah Argasunya sendiri jumlah penduduknya cukup banyak, sekitar belasan ribu. Mereka tersebar di hamparan kawasan yang cukup luas. Sehingga, untuk berinteraksi antar lingkungan saja, memerlukan waktu tempuh yang cukup lumayan.
Ditambah lagi, dengan kondisi infrastruktur jalan yang rusak, menjadikan waktu tempuh lebih lama. Apalagi ketika melintas saat malam hari, minimnya penerangan membuat warga harus ekstra hati-hati.
Een berharap, beberapa usulan peningkatan kualitas dari warga harus jadi prioritas ke depannya. Di antaranya betonisasi akses jalan penghubung antar RW. Karena selama ini ketika ada jalan rusak, warga memperbaikinya secara swadaya dan gotong royong.
“Kami di sini ingin ada solusi permanen. Karena kalau perbaikan seadanya saja, setiap kali datang musim hujan, akan rusak kembali. Sumber anggarannya bisa dari mana saja, apakah itu APBD kota, provinsi, atau bantuan pemerintah pusat,” imbuhnya. (azs)ANDI AZIS MUHTAROM/RADAR CIREBON