Pemerintah Kabupaten Cirebon harus tancap gas. Sudah ada wakil bupati. Kehadiran Hj Wahyu Tjiptaningsih atau Ayu diharapkan bisa bersama-sama bupati menuntaskan berbagai pekerjaan rumah (PR) di Kabupaten Cirebon.======================KETUA DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi MSi mengatakan jabatan yang diemban Ayu saat ini harus benar-benar digunakan dengan baik untuk kemaslahan masyarakat Kabupaten Cirebon. “Hadirnya wakil bupati bukan hanya sebagai pelengkap dalam pemerintahan. Wakil bupati harus bisa sinergi dan berkolaborasi di antara keduanya (bupati-wabup) dalam membangun daerah,” kata Luthfi, kemarin.
Sebagai mitra kerja, kata Luthfi, pihakya rekomendasikan kepada wabup yang baru saja dilantik harus segera beradaptasi dengan seluruh birokrasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Juga mengenali pemetaan semua persoalan yang ada di internal Pemkab Cirebon. “Tidak hanya itu, pemetaan di lapangan juga harus dikuasai. Sehingga semua perencaaan pembangunan baik jangka pendek, menengah, maupun panjang dapat dimatangkan,” kata politisi PKB itu.
“Untuk jangka pendek adalah soal banjir. Karena penyelesaian banjir tidak bisa dilakukan dalam dua sampai tiga tahun. Sebab harus melibatkan banyak pihak. Koordinasi itu penting. Khususnya di lembaga vertikal, seperti BBWSCC dan Kementerian PUPR,” sambung Luthfi.
Hal kedua, katanya, masalah sampah. Ini tak pernah tuntas. Sejak tahun 2017. Meski demikian Luthfi mengakui langkah awal pemerintah saat ini memang sudah jalan. Yakni dengan memplot rencana pembangunan TPAS di Desa Kubangdeleg. Namun, itu belum final. Masih ada riak-riak di masyarakat. “Nah ini wakil bupati harus bisa andil. Sentuhannya dibutuhkan. Apalagi wabupnya adalah perempuan. Saya rasa pendekatannya bisa diterima oleh masyarakat,” paparnya.
Pekerjaan rumah lainnya, sambung Luthfi, soal pelayanan dasar. Hari ini masih jaub dari sempurna. Mulai dari pelayanan dasar data kependudukan. “Kalau semuanya bisa dipoles. Saya yakin Cirebon bahagia bisa terwujud,” imbuhnya. Berikutnya adalah pembangunan infrastruktur yang arahnya sampai saat ini belum jelas. Pun tolak ukurnya. “Ini juga paling dibutuhkan. Karena bagian dari akses ekonomi masyarakat,” tukasnya.
Yang terakhir, tambah Luthfi, adalah pengangguran dan kemiskinan. Ini masih banyak. Angkanya harus ditekan. Turun. Sampai masyarakat Kabupaten Cirebon mandiri. “Kami teman-teman dari eksekutif bisa memastikan turunnya angka kemiskinan dan pengangguran,” pungkasnya.