Progress sudah 100 Persen Pastikan Penggenangan Setelah Warga Direlokasi

tinjau-waduk-kuningan
Foto: M Taufik/Radar Kuningan      MENINJAU: Rombongan Staf Ahli Menko Polhukam dan Bupati Kuningan Acep Purnama serta Kepala Satker BBWS Cimanuk Cisanggarung I Ketut Kariharta berfoto bersama dengan latar belakang proyek Bendungan Kuningan, kemarin (18/2).
0 Komentar

Terkait kendala yang dihadapi, Ketut menjelaskan, masih ada 22 bidang tanah terdiri dari sembilan bidang di Desa Randusari dan 13 bidang di Desa Kawungsari yang belum ada kesepakatan harga dan kini sedang dalam proses penyelesaian. Atas kondisi ini, Ketut mengatakan, sudah dalam penanganan instansi terkait yakni BPN dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk melakukan pendekatan internal kepada para pemilik lahan atau diselesaikan secara konsinyasi di pengadilan.
“Adapun lahan bengkok milik Desa Kawungsari seluas 6,17 hektare saat ini sedang dalam proses penggantian. Mudah-mudahan semua permasalahan ini bisa selesai dalam kurun waktu dua bulan ini, sehingga penggenangan bisa dilaksanakan sesuai target yakni bulan Juni,” ujar Ketut.
Ketut pun mengapresiasi dan berterima kasih kepada masyarakat sekitar bendungan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan atas dukungannya sehingga proyek Bendungan Kuningan yang dilaksanakan sejak tahun 2015 bisa berjalan aman dan kondusif. “Kami sangat nyaman bekerja di sini dan tidak ada gangguan-gangguan apapun, semuanya berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih kepada Pak Bupati, Dandim, Kapolres dan instansi lain yang selama ini bekerjasama dengan kami demi kelancaran pembangunan Bendung Kuningan sebagai salah satu proyek strategis nasional,” ujarnya.
Sementara Staf Ahli Menko Polhukam Bidang Ideologi Dan Konstitusi Irjen Pol Agung Makbul mengapresiasi pelaksanaan proyek Bendungan Kuningan yang sudah rampung dan hanya menyisakan masalah penggantian dan relokasi yang secepatnya akan terselesaikan. Segala persoalan tersebut, kata Makbul, akan disampaikan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk kemudian dicarikan solusinya sehingga proyek strategis nasional ini bisa rampung tanpa menimbulkan permasalahan yang dapat merugikan masyarakat yang terdampak.
“Salah satunya terkait rencana relokasi warga yang terdampak. Ini menjadi bahan pemikiran kami di pusat, karena bagaimana pun juga mereka yang terdampak Bendungan Kuningan ini merupakan bagian dari masyarakat kita yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus kita perhatikan,” ujarnya.
Lebih lanjut Makbul mengungkapkan tentang keberadaan Bendungan Kuningan sebagai salah satu proyek strategis nasional yang sepatutnya mendapat dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk yang terdampak. Menurutnya, banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dari bendungan tersebut mulai dari penyediaan air baku, pemenuhan kebutuhan irigasi untuk pertanian hingga perikanan dan pariwisata.

0 Komentar