Menurutnya, pembatasan dengan lingkup kecil akan lebih efektif dibandingkan dengan lingkup yang luas. Dia mencontohkan, jika hanya ada satu orang di satu RT yang terinfeksi Covid-19, maka cukup RT tersebut yang dikarantina. “Awal-awal sebetulnya juga sudah disampaikan. PSBB skala mikro. Karena nggak efektif. Wong yang merah itu satu RT kok, tapi yang di-lockdown atau di-PSBB satu kota. Ekonominya dong yang kena. Kalau yang kena satu kelurahan, ya sudah satu kelurahan itu saja yang diisolasi dan dikarantina. Bukan satu kota,” paparnya.
Kebijakan serupa PPKM skala mikro juga telah diterapkan di negara lain. Misalnya di India. Kepala Negara menyebut India berhasil menekan kasus aktif bukan melalui kebijakan lockdown secara luas. Melainkan lockdown dalam skala mikro. “Meskipun awal-awal India lockdown total. Sehingga kok India sekarang ganti ini? Ternyata strateginya sama. PPKM skala mikro,” imbuhnya.
Jokowi memandang Indonesia memiliki kekuatan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Yakni perangkat pemerintahan hingga unsur terkecil di tingkat RT/RW, maupun perangkat aparat keamanan dari TNI-Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. “Semua perangkat itu yang dipakai sekarang ini. Memang kalau nanti kita sampai ke level RT, itu memudahkan sekali,” tutupnya.
OPSI PERPENJANG
Sementara itu, penerapan PPKM Mikro di Kota Cirebon bakal berakhir har ini (22/2). Ada opsi diperpanjang. Ini mengingat kasus Covid-19 di Kota Cirebon masih tinggi. Meski demikian, keputusan perpanjangan PPKM Mikro ini masih menunggu Keputusan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Kota Cirebon Drs H Agus Mulyadi MSi mengatakan diperpanjang atau tidaknya PPKM Mikro menunggu keputusan gubernur. “Tunggu besok (hari ini) keputusan gubernur. Kalau ternyata berlaku menyeluruh, kita tinggal siapkan edaran walikota, poin-poin yang diaturnya kemungkinan sama,” sebutnya, kemarin. (rh/fin/azs)
Pemda Diminta Intens ke RT-RW
