Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kota Cirebon akan melanjutkan program jaring pengaman sosial (social safety net) untuk tahun 2021. Program tersebut dimaksudkan untuk meminimalisasi risiko sosial terhadap kelompok masyarakat, khususnya yang terdampak secara ekonomi karena pandemi Covid-19.
—-
Kepala DSP3A Kota Cirebon, Santi Rahayu mengatakan, beberapa program yang telah disiapkan antara lain bantuan sosial bahan makanan tambahan untuk menanggulangi dampak sosial dari belum meredanya pandemi Covid-19.
“Pandemi ini memang dampaknya sangat luar biasa. Banyak yang tidak bisa bekerja maksimal dan berdampak terhadap pendapatannya. Sehingga wajar kalau angka kemiskinan di Kota Cirebon mengalami kenaikan,” ungkap Santi, didampingi Kepala Bidang Sosial, Aria Dipahandi, Senin (22/2).
Menurutnya, program tersebut dirasakan cukup berhasil, meski harus ada pembenahan. Utamanya soal data, supaya penerima manfaat benar-benar tepat sasaran. Namun, dengan upaya verifikasi dan validasi (verval) yang telah dilakukan, diharapkan, program-program sosial disalurkan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.
Santi menjelaskan, program tersebut nantinya akan diberikan kepada masyarakat yang belum pernah mendapat bantuan sosial dari manapun. Pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak kelurahan untuk memastikan penyaluran bansos akan tepat sasaran.
Sama dengan tahun lalu, program tersebut juga akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan bekerja sama dengan jasa pengantaran dari aplikasi ojek online. “Karena situasinya masih pandemi, otomatis kita juga meminimalkan potensi terjadinya kerumunan,” lanjutnya.
Kendati begitu, dirinya berharap bahwa program tersebut tak terkena realokasi anggaran. Sebab, sampai dengan saat ini, ekses dari pandemi Covid-19 masih begitu dirasakan oleh masyarakat.
“Pemerintah sendiri masih fokus untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Mudah-mudahan tak sampai di-refocusing,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga tetap akan mendistribusikan program-program dari Kemensos RI dan juga dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Kemensos RI masih ada program PKH dan bantuan sembako. Dari BPJS juga ada program bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) dan beberapa mungkin ada beberapa program lain.
“Untuk yang dari pemprov, kita belum tahu apa saja program-programnya,” ungkapnya.