JAKARTA- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar program vaksinasi Covid-19 untuk guru dan tenaga kependidikan (GTK), Rabu (24/2). Acara yang digelar di SMA Negeri 70 Negeri Jakarta ini dihadiri sekitar 600 orang guru perwakilan dari sejumlah daerah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun ikut menyaksikan dalam seremonial penyelenggaraan vaksinasi tersebut. Dalam pernyataannya, Jokowi menargetkan sebanyak 5 juta guru dan tenaga kependidikan bisa rampung divaksinasi Covid-19 pada Juni 2021. Harapannya, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan secara normal pada Juli 2021, bersamaan memasuki tahun ajaran baru 2021/2022.
“Targetnya Insya Allah kita bisa selesaikan (vaksinasi) hingga Juni 2021. Semoga di bulan Juli 2021, saat mulai ajaran baru semuanya bisa berjalan normal kembali,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden kemarin.
Jokowi juga berharap nantinya semua provinsi di Indonesia dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19 untuk tenaga pendidik. Pasalnya, tenaga pendidik seperti guru merupakan salah salah prioritas penerima vaksin corona, agar kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah dapat kembali dilakukan. “Kita harapkan nanti setelah provinsi DKI Jakarta, semua provinsi juga melakukan hal yang sama. Tenaga pendidik, kependidikan dan guru, kita berikan prioritas agar nanti di awal semester kedua pendidikan tatap muka bisa kita mulai lakukan,” tuturnya.
Senada, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyatakan bahwa pembelajaran tatap muka bisa dimulai setelah vaksinasi Covid-19 pada guru selesai dilaksanakan. “Kalau kita bisa menyelesaikan vaksinasi ini sampai dengan akhir bulan Juni, maka tahun ajaran berikutnya, pada Juli, bisa melakukan pembelajaran tatap muka,” kata Nadiem Makarim.
Nadiem menyebut, guru yang akan diprioritaskan untuk divaksinasi mulai dari jenjang yang paling muda dan Sekolah Luar Biasa (SLB). Menurutnya, murid jenjang SD, PAUD, dan SLB adalah yang paling membutuhkan pembelajaran tatap muka. “Kami prioritaskan yang jenjang lebih muda dulu. Jadi jenjang SD, PAUD, SLB. Baru ke SMP, SMA, dan SMK, baru ke perguruan tinggi. Kenapa begitu? Kalau banyak bapak ibu di sini, pasti mengerti semakin muda, semakin sulit melaksanakan PJJ,” terangnya.