KETUA Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto SH mengatakan pemerintah sudah nyerah. Baik dari provinsi maupun Pemkab Cirebon. Hermanto mengatakan rapat terakhir dengan pemkab, dipastikan tak bisa lagi support kelanjutan Stadion Watubelah. Pemkab menyerahkan ke provinsi. “Tapi sepertinya juga sulit,” kata Hermanto kepada Radar, kemarin.
Ia pun mengusulkan jalur lain. Yakni melibatkan pihak swasta. “Kalau provinsi tidak mau lagi membantu, sudah tak sanggup lagi, saya berpendapat daripada bangunan itu mangkrak tak karuan, mending dipihakketigakan saja (ke swasta, red). Lebih jelas. Kalau masih mengandalkan keuangan pemerintah daerah dan pemprov, itu sangat sulit. Apalagi bangunan yang sudah berdiri itu butuh maintenance,” terang politikus Nasdem itu.
Menurutnya, kerjasama dengan pihak ketiga itu tentunya lebih manfaat. Sistemnya diatur oleh pemerintah daerah. Misalnya, dibangun terlebih dahulu, kemudian disewa oleh pihak ketiga sampai berapa tahun. Setelah itu aset tetap milik pemerintah. “Seperti pembangunan jalan tol tuh. Kan seperti itu. Yang bangun pihak ketiga. Setelah itu, MoU sampai berapa tahun, ketika selesai, aset semua milik pemerintah. Tentunya semua kerjasama itu dengan catatan tidak menyalahi aturan,” paparnya.
Hermanto mengatakan pihaknya sangat pesimis jika hanya mengandalkan APBD provinsi dan pemkab. Jangan sampai bangunan yang sudah menelan anggaran Rp250 miliar itu mubazir. “Kalau mubazir kan mengarah pada perbuatan-perbuatan setan. Tentunya berdosa,” tutur Hermanto.
Ia juga membenarkan, di tahun 2020 dan 2021 tidak angggaran yang masuk baik dari pemprov maupun pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan Stadion Watubelah. Apalagi kondisi pandemi Covid-19 belum juga berakhir. “Kalau bangunannya tidak segera diselamatkan, sama saja pembangunan selama ini sia-sia. Dan biaya maintenance pun akan selalu membengkak,” imbuhnya.
Maka, tambah anggota DPRD tiga periode itu, pemprov agar bisa menuntaskan pembangunan stadion yang sudah hampir satu dekade itu dengan mengucurkan anggaran lagi. “Kalau tidak di-support ya sudah. Saya tegaskan lagi, lebih baik dipihakketigakan saja. Lebih cepat. Dan keberadaannya secepatnya memberikan multi player effect,” tandasnya.
Berbeda disampaikan Bupati Imron. Ia mengatakan opsi untuk melibatkan pihak ketiga atau swasta sangat tidak mungkin dilakukan. Selain karena asetnya merupakan aset negara, biaya yang dibutuhkan juga tidak sedikit. “Ini kan aset negara, tentu idealnya dengan uang negara. Kalau pihak ketiga saya yakin akan berat, karena biayanya tidak sedikit. Selain itu investasinya terlalu mahal, terlalu berat untuk swasta,” kata bupati. (sam/dri)
“Kalau Tak Sanggup, ke Pihak Swasta Saja”
