Menggantung. Tidak ada lagi pembangunan. Semua kucuran dana disetop. Itulah nasib Stadion Watubelah. Merana. Sport center di wilayah Kecamatan Sumber itu kini mandek.
PEMKAB Cirebon Sudah angkat tangan. Tak lagi mampu men-support anggaran. Alasannya banyak yang lebih prioritas di Kabupaten Cirebon. Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengatakan lanjutan pembangunan butuh biaya yang tak sedikit. Oleh karena itu sangat kecil kemungkinan bisa dilakukan Pemkab Cirebon. “APBD kita terbatas. Kalau semua untuk sport center, yang lainnya tidak bisa dikerjakan. Makanya kita menunggu anggaran dari provinsi,” kata Imron.
Bupati mengaku masih menunggu informasi dari dinas terkait soal rencana kelanjutan pembangunan sport center ini di tahun 2021. Dari laporan yang ia terima, usulan sudah disampaikan ke Pemprov Jabar melalui dinas terkait. “Kalau saya pengennya ada lanjutan tahun ini. Tapi kita masih belum tahu apakah dari provinsi ada atau tidak anggarannya. Saya masih menunggu informasi dari dinas terkait,” jelasnya.
Sementara itu, Pemprov Jawa Barat juga sudah berhenti mengucurkan dana. Terakhir di 2019 lalu. Besarnya Rp50 miliar. Padahal lokasi pembangunan proyek itu diusulkan pemprov. Pemkab hanya diminta menyiapkan lahan. Masa transisi kepemimpinan dari gubernur lama ke gubernur baru disebut-sebut jadi pemicunya. Stadion Watubelah tidak lagi menjadi prioritas. Pembiayaannya pun setengah-setengah.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon Hermanto SH mengatakan beberapa waktu lalu sudah melakukan rapat dengan forum SKPD (satuan kerja perangkat daerah) di Bappelitbangda Kabupaten Cirebon. Mereka membahas bangunan-bangunan yang menjadi icon Kabupaten Cirebon, namun mangkrak. Seperti menara Masjid Agung Sumber dan Stadion Watubelah.
Dari rapat itu, kata Hermanto, pembangunan menara Masjid Agung Sumber dilanjutkan. Sementara Stadion Watubelah harus mencari solusi bersama pemprov. Sebab, yang berkeinginan adanya stadion itu awalnya pemprov.
“Pemerintah daerah (Pemkab Cirebon, red) diminta menyiapkan lahan saja. Untuk pembangunan di tangan provinsi yang menjadi prioritas. Tapi, di masa peralihan kepemimpinan, dari gubernur lama ke gubernur baru, rupanya tidak lagi menjadi prioritas,” ujar Hermanto kepada Radar, kemarin.