Pemerintah Buka Keran Investasi Miras

Pemerintah Buka Keran Investasi Miras
MIRAS SITAAN: Puluhan ribu botol minuman keras (miras) dari berbagai merek dan ribuan liter miras tradisional dimusnahkan di halaman depan Mako Polresta Cirebon, Sumber, Kabupaten Cirebon, pada Senin pagi (21/12). Miras tersebut, merupakan hasil operasi kepolisian dan Satpol PP selama tiga bulan terakhir. FOTO: CECEP NACEPI/RADAR CIREBON
0 Komentar

BANYAK PENOLAKAN
Polemik muncul. Banyak penolakan. Seperti disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj. Ia tegas menolak rencana pemerintah yang menjadikan industri minuman keras keluar dari daftar negatif investasi. Menurut Kiai Said, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudarat.
Ia mengatakan, seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. “Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik,” tegas kiai asal Cirebon itu.
Melihat bahaya sebagai dampak negatif yang jelas dari miras, sambung Kiai Said, sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi. “Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta meminta pemerintah sebaiknya tak memfasilitasi investasi miras. Ia menyebut hal itu bertentangan dengan norma-norma agama yang dianut sebagian besar masyarakat Indonesia.
“Seharusnya Indonesia jadi negara yang memfasilitasi investasi untuk industri herbalnya yang berbahan baku Jahe atau Ecalyptus (kayu putih) yang teruji bisa berguna di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang ini,” kata Anis Matta dalam keterangannya yang diterima Radar Cirebon, Senin (1/3).
Menurut Anis Matta, Indonesia kaya akan tumbuhan herbalnya tersebar di 34 provinsi. “Oleh oleh karena itu sudah seharusnya kita mengembangkan industri herbal menjadi industri global yang dibutuhkan dunia untuk menyembuhkan Covid-19,” ujarnnya.
Ia berharap pemerintah bijak dan konsisten dengan pemulihan kesehatan masyarakat, bukan sebaliknya memberikan izin investasi miras. Sebab, miras justru akan melemahkan imunitas bagi peminumnya, sehingga rentan terpapar Covid-19.
“Di tengah situasi pandemi Covid-19 belum selesai, seharusnya pemerintah mendukung kampanye hidup sehat yang mampu meningkatkan imunitas tubuh masyarakat Indonesia. Minuman keras menjadi hal yang mampu melemahkan imunitas bagi peminumnya,” tegas Anis Matta.
Partai Gelora meminta pemerintah tidak kehilangan imajinasinya dalam pemulihan kesehatan publik. Pemerintah perlu segera memanfaatkan tumbuhan herbal asli nusantara sebagai obat asli Indonesia untuk memperbaiki kesehatan dunia dari pandemi Covid-19. “Kita perlu mengembangkan imajinasi pemulihan kesehatan publik melalui herbal dan bahan farmasi yang Indonesia miliki. Kita harus mengimajinasikan dampak dari pandemi ini. Indonesia punya industri farmasi dan industri herbal global yang menjadi solusi dunia bagi pandemi Covid-19,” ujarnya.

0 Komentar