Pihaknya mendapatkan informasi dari SKPD mitra kerja Komisi 1, memang ada penambahan THL-THL baru. Anehnya, THL lama saja belum tersejahterakan dan belum terurus dengan baik, malah pemda merekrut THL-THL yang baru.
Selain mendengarkan aspirasi dari honorer K2, lanjut Tresna, pihaknya juga mendengarkan beberapa solusi. Salah satunya dari BKPSDM, bahwa penambahaan THL tersebut akan diminta soal Anjab (Analisis Jabatan) dan ABK (Analisis Beban Kerja) dari setiap SKPD. Di samping juga dari bagian organisasi setda. Bahkan Komisi 1 akan meminta penjelasan dari bagian organisasi tentang masalah honorer K2 tersebut.
“Terus nanti ke depan sistem perekrutan akan menggunakan langkah-langkah menggunakan sistem dan aplikasi perekrutan. Jadi, kalau sudah memakai sistem kan bisa dianggap aman. Cuma jangan sampai nanti merugikan kategori 2 tersebut, karena akan ada penilaian tertentu baik dari masa kerjanya maupun pendidikannya. Kalau tidak memenuhi syarat otomatis terdelete, kan itu juga kasihan, harus dipertimbangkan dengan baik,” sebut Tresna.
Yang jelas, kata Tresna, dari apa yang mereka sampaikan, pihaknya sangat memahami apa yang disampaikan para honorer tersebut, sehingga hal itu sangat manusiawi. Terlebih mereka telah berjuang, bahkan sudah mengabdikan diri.
“Walaupun, mohon maaf, meski sampai saat ini kesejahteraannya sangat minim. Mudah-mudahan secepatnya ada solusi terbaik buat mereka,” harap Tresna. (muh)
Honorer K2 Ngadu ke DPRD
