Dinilainya, apa yang dilakukan Moeldoko sangat tidak etis dalam proses demokrasi politik. Hal yang dilakukan mantan Panglima TNI itu sudah terlalu vulgar. “Ini yang saya bilang itu, tidak etis, vulgar, dan betul-betul demokrasi terancam. Kedaulatan partai terancam, jadi mestinya kejadian ini ya tidak boleh terulang lagi,” terangnya.
Jika dikaitkan dengan kasus serupa pada pemerintahan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus perebutan PKB, dia menilai jauh berbeda. Saat ini benar-benar dipertontokan Moeldoko yang notabenenya orang yang berada dekat dengan Jokowi. Untuk itu, Istana perlu segera bicara bahwa mereka tak terlibat dalam gerakan yang dilakukan Moeldoko.
“Karena kalau tidak itu, maka orang akan ada tuduhan-tuduhan tadi. Tuduhan-tuduhan yang menilai adanya keterlibatan rezim dalam KLB demokrat, bahwa pihak istana tahu tentang itu,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pun menyebut pengambilalihan atau kudeta yang dilakukan KLB Deli Serdang merupakan tindakan tak terpuji. “Dinobatkan sebagai ketua umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumut. Sungguh sesuatu yang tidak terpuji, tidak ksatria, dan memalukan karena jauh dari moral etika dan keteladan di partai ini,” tegas AHY.
Dia menegaskan akan melawan kelompok yang dipimpin Moeldoko. Dia meminta pendukungnya melawan, karena Moeldoko menguasai Partai Demokrat dengan cara tidak sah. “Kami tentu punya hak dan kewajiban moral melawan gerakan pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat yang tidak sah itu,” tegasnya.
Perlawanan wajib dilakukan. Dia menilai tindakan Moeldoko cs merusak konstitusi dan demokrasi. “Kalau kita diam, sama saja kita membiarkan,” katanya.
AHY menyebut konflik hingga keluarkan hasil KLB Deli Serdang tak cuma urusan internal partai. Konflik ini melibatkan kelompok di luar partai. Apalagi, konflik itu membawa Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan. “Karena aktor eksternal yaitu Kepala Staf Kepresidenan, saudara Moeldoko, yang terlibat langsung dan dengan kesadaran penuh mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah secara ilegal dan secara inkonstitusional,” ujar dia.
Dia pun menilai kubu Moeldoko sebagai pihak yang hanya ingin memiliki Partai Demokrat, tanpa punya rasa cinta. “Katanya Saudara Moeldoko itu mencintai Partai Demokrat, katanya ada yang mengatakan mencintai itu tidak harus memiliki. Yang jelas KSP Moeldoko tidak mencintai, tapi ingin memiliki Partai Demokrat,” ujarnya.
Jokowi Harus Beri Sanksi Moeldoko
