JAKARTA– Sinyal Jokowi tiga periode dilontarkan politisi senior Amien Rais. Hingga kemarin menuai pro kontra. Ada yang menyebut apa yang dilontarkan oleh Amien Rais justru menjadi bahan tertawaan karena tak mungkin terjadi, ada yang menyebut ini warning jangan sampai terjadi. Tapi ada yang setuju jika masa jabatan presiden tiga periode.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan apa yang dilontarkan Amien Rais justru menjadi bahan tertawaan. Isu yang dilontarkan pendiri Partai Ummat itu dianggap hanya sebuah candaan. “Kami tertawa membaca berita yang memuat dugaan atau kecurigaan Pak AR (Amien Rais) terkait amandemen UUD NKRI 1945 untuk mengubah pasal masa jabatan presiden sehingga bisa sampai 3 periode. Kenapa tertawa? Kami melihatnya itu political joke atau mob dari Pak AR saja,” kata Arsul, Minggu (14/3).
Dia menegaskan hingga saat ini tidak ada wacana mengubah pasal masa jabatan presiden. “Jangankan agenda perubahan, bahkan tingkatan pemikiran awal saja tidak ada sampai saat ini,” tegasnya.
Justru saat ini MPR tengah mengkaji lebih lanjut terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). “Satu-satunya yang didalami dan dikaji lebih lanjut hanyalah hal yang terkait dengan PPHN. Dari 5 rekomendasi MPR periode lalu pun tidak ada materi terkait masa jabatan presiden 3 periode. Bahkan dari 5 materi tersebut, ya hanya terkait PPHN itu saja yang saat ini didalami,” ungkapnya.
Penegasan tersebut juga dilontarkan Wakil Ketua MPR Fraksi PDIP Ahmad Basarah. “Sejauh ini kami belum pernah memikirkan apalagi mengambil langkah-langkah politik untuk mengubah konstitusi hanya untuk menambah masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Demikian juga di MPR,” tegasnya.
Dikatakan Wasekjen PDIP ini, masa jabatan presiden 2 periode, sudah sangat ideal dan tidak perlu diubah lagi. Menurutnya, tinggal bagaimana kesinambungan pembangunan tiap pergantian pemimpin. “Bagi PDIP, masa jabatan presiden 2 periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi. Hanya saja, perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional. Sehingga tidak ganti presiden ganti visi misi dan program pembangunannya. Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari poco-poco alias jalan di tempat,” ujarnya.