Terpisah, Sekda Kota Cirebon Drs Agus Mulyadi MSi mengatakan pihaknya masih terus mengadakan rapat dan evaluasi membahas progres persiapan yang telah dilakukan oleh sejumlah instansi terkait. Ada beberapa faktor yang harus diselesaikan sebelum BRT benar-benar beroperasi.
Pihaknya belum mendapatkan perhitungan matang dari PD Pembangunan terkait persoalan tarif. Juga jumlah bus yang akan dioperasikan di tahap awal, belum bisa dipastikan apakah akan menggunakan 5 bus atau 3 bus dulu. Menurutnya, penyusunan tarif, PD Pembangunan harus melaporkan secara matang.
Misalnya, kebutuhan riil cost operasional BRT tersebut berapa yang mencakup keperluan usaha secara komprehensif. Kemudian, untuk mencapai break event point (BEP) dalam jangka waktu tertentu, cost unitnya berapa.
Cost unit itulah yang dibebankan kepada penumpang. Namun, jika tarff tersebut berdasarkan dari survei perhitungan pasar dianggap terlalu tinggi, maka pemerintah bisa memberikan subsidi. Sehingga, tarif yang dibebankan kepada masyarakat penumpang menjadi realistis dan terjangkau, yang diharapkan mampu memancing minat untuk menggunakan layanan BRT ini.
“Kita sebetulnya memungkinkan untuk menganggarkan PSO itu. Tapi kita harus tahu dulu perhitungannya. itu jadi bagian dari audit kita untuk menganggarkan belanja subsidi. Sampai tadi sore, PD Pembangunan belum dapat menyampaikan itu. Katanya mau dibahas malam ini juga. Besok baru bisa disampaikan,” ungkap Sekda Agus Mulyadi, Senin lalu (5/4).
Bahkan, di APBD 2021 ini sebetulnya sudah diplot anggaran Rp500 juta di DPA Dishub. Nanti, setelah mengetahui perhitungan matang dari PD Pembangunan, anggaran tersebut bisa digeser menjadi belanja subsidi. “Anggaran itu, digeser menjadi belanja subsidi. Tapi kan mekanismenya harus diawali audit nilai kewajaran penetapan tarif. Nanti subsidi itu diajukan oleh Dishub untuk disalurkan kepada PD Pembangunan selaku pihak yang melakukan penugasan,” tuturnya.
Sementara Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati berharap masyarakat dapat memaklumi pemunduran rencana launching BRT. Karena yang diinginkan pemkot adalah bukan launching secara seremonial saja, tapi bagaimana BRT harus berjalan operasional secara reguler.
Walaupun dalam dua minggu awal, jika memungkinkan direncanakan bakal ada promosi atau sosialisasi berupa layanan gratis kepada masyarakat. Tapi, setelah itu, BRT harus bisa dipastikan benar-benar beroperasi dalam ranah bisnis yang dikelola PD pembangunan maupun mitra kerja yang digandengnya.
BRT Tinggal Ngaspal
