Simak Arahan Presiden, Bupati Siap Sinergikan Kebijakan

Simak Arahan Presiden, Bupati Siap Sinergikan Kebijakan
VIRTUAL: Bupati Indramayu Hj Nina Agustina bersama Wabup Lucky Hakim mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden RI secara virtual, kemarin. ISTIMEWA
0 Komentar

 
INDRAMAYU-Pemkab Indramayu terus lakukan percepatan terhadap berbagai pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, menyinergikan berbagai program dan kebijakan antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga Pemerintah Pusat.
Hal tersebut ditegaskan Bupati Indramayu Hj Nina Agustina seusai mengikuti rapat koordinasi bersama Presiden RI dengan Kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 9 Desember 2020 yang berlangsung secara virtual di Ruang Ki Tinggil Setda Indramayu, Rabu (14/4).
Menurut Nina, ajakan dan arahan Presiden RI terhadap kepala dan wakil kepala daerah sangat bagus. Hal ini dikarenakan jalannya proses pemerintahan baik di daerah maupun pusat masih berlangsung di tengah pandemi Covid-19.
Nina menambahkan, Pilkada yang telah usai digelar pada tahun lalu menimbulkan semangat-semangat baru dalam melaksanakan pembangunan yang ada di daerah.
Semua pihak yang ada di Kabupaten Indramayu harus terus bersatu dan berlari mengejar ketertinggalan melalui percepatan pembangunan dari daerah lain.
“Program pembangunan yang belum terlaksana pada tahun sebelumnya, kita maksimalkan melalui percepatan di tahun ini,” kata Nina.
Sesuai arahan Presiden, lanjut Nina, saat ini yang harus mendapatkan perhatian adalah terkait dengan larangan mudik ke daerah dan juga refocusing APBD untuk penanganan Covid-19.
Dalam rakor tersebut, juga hadir Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono, dan Kepala BNPB Doni Monardo.
Sementara di Kabupaten Indramayu, selain Bupati Hj Nina Agustina dan Wabup Lucky Hakim juga dihadiri Ketua DPRD Indramayu H. Syaefudin, Forkopimda Kabupaten Indramayu, sekretaris daerah, dan juga kepala perangkat daerah lainnya. (rls) 
 

0 Komentar