JAKARTA- Isu reshuffle kabinet yang tengah berhembus dipastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Hampir seluruh pihak mengatakan hal itu. Alasannya, merupakan hak prerogatif presiden dalam menentukan pembantunya di kabinet.
DPP PDI Perjuangan juga senada. Tidak akan melakukan intervensi dalam reshuffle kabinet karena merupakan hak mutlak presiden. Pengurus DPP PDI Perjuangan, Rudianto Tjen, mengatakan, meskipun sebagai partai pendukung pemerintah dan menguasai kursi di parlemen, PDI Perjuangan tetap bersikap tidak melakukan intervensi kepada presiden dalam memilih dan mengganti kabinetnya.
Dalam penilaian internal partai, dia mengakui, ditemukan ada menteri anggota kabinet Jokowi yang memiliki kelebihan dalam membantu Presiden. Begitu juga sebaliknya, sehingga kondisi seperti ini Presiden yang mempunyai hak mutlak prerogatif untuk menentukan sikapnya. “Saya cukup yakin, Presiden lebih mengetahui kinerja kabinetnya dalam membantu menjalankan pemerintahan sesuai visi dan misinya,” ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (20/4).
Ia menyatakan, Pemerintahan Jokowi yang dibantu kabinetnya bekerja sudah cukup baik terutama pemerataan pembangunan infrastruktur dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi. “Kebijakan Pemerintah sudah selayaknya kita dukung seperti larangan mudik Lebaran sebagai langkah yang tepat mencegah meningkatnya penyebaran Covid-19,” kata Rudianto Tjen.
Sementara utu, keputusan Presiden Joko Widodo untuk mengumumkan siapa pembantu barunya dalam jajaran kabinet nampaknya tidak dilakukan dalam waktu dekat. Alasannya, peleburan dua kementerian yakni Kemendikbud dan Kemenristek perlu penataan ulang kelambagaan.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, belum diumumkannya siapa yang akan duduk di posisi menteri tersebut karena sejumlah persiapan penataan kelembagaan tengah dipersiapkan. “Ya kan nantinya akan ada Perpres dan Kepres baru. Sabar sajalah menunggu. Karena ada penataan kelembagaan karena ini penting,” terangnya, Selasa (20/4).
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan jika besok Jokowi tidak akan melakukan reshuflle. Presiden Joko Widodo dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Jawa Barat. Salah satunya ke Indramayu. “Besok (hari ini) Pak Presiden ke Jawa Barat, jadi tunggu saja,” terangnya.
Sementara itu Presiden Joko Widodo buka suara soal perombakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi lembaga tersendiri. Jokowi beralasan hal ini dilakukan sesuai amanat UU Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) sebagaimana diubah dalam UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.