WILAYAH Cirebon tak masuk aglomerasi. Jadi tidak ada dispensasi mudik lokal. Untuk Jawa Barat, ada 2 wilayah yang sudah ditetapkan pemerintah. Yakni Bodetabek dan dan Bandung Raya. Hal itu dibenarkan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Dofiri saat berkunjung ke Cirebon, kemarin.
Dikatakan Kapolda Ahmad Dofiri, di wilayah aglomerasi memang ada pengecualian. Kegiatan boleh dilakukan dalam kota. “Kita sudah atur sedemikian rupa. Melihat dari plat nomor kendaraannya. Seperti Bandung, ya D. Tapi di belakagnyan berarti antara Bandung Kabupaten, Cimahi, Bandung Barat. Itu yang kita perbolehkan melakukan kegiatan di daerah yang masuk aglomeresi. Kalau Cirebon, tak ada aglomerasi,” tegas Ahmad Dofiri kepada awak media.
Ya, tidak masuknya Wilayah III Cirebon di aglomerasi dispensasi mudik masih membuat terheran-heran. Terutama bagi masyarakat kabupaten yang bekerja di Kota Cirebon. Juga sebaliknya. Peran aktif antar pemerintah daerah sedang ditunggu. Mencari solusi terkait larangan mudik 6-17 Mei nanti.
Akademisi yang juga Anggota Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prof Dr H Adang Djumhur MAg mengatakan Cirebon Raya atau wilayah Ciayumajakuning memiliki karakteristik yang sama dengan Jabodetabek. Yang masuk wilayah aglomerasi. Seharusnya, kata Adang, Ciayumajakuning juga mendapatkan hak itu. Mengingat Kota Cirebon juga merupakan pusat dari daerah tetangga di dekatnya.
“Maka Wilayah 3 Cirebon seyogyanya masuk dalam kategori aglomerasi itu. Cuma tidak tahu bagaimana (kenapa tidak masuk, red). Memang dari pusatnya atau (pemerintah, red) kita yang kurang pro aktif. Kok wilayah 3 tidak masuk?,” jelasnya.
Pemerhati lalu lintas itu juga termasuk salah satu yang menyesalkan hal tersebut. Apalagi pada prakteknya nanti. Karena dianggap Kota dan Kabupaten Cirebon adalah wilayah yang perbatasannya sangat berdekatan. Kadang tak kentara sudah melakukan perjalan antar wilayah. Karena sudah biasa melakukan mobilisasi antar dua daerah tersebut.
Mengingat plat nomor Ciayumajakuning juga sama: E. Adang juga harapan masyarakat pada umumnya, menginginkan pembebasan mobilisasi yang masih satu plat E tersebut. Namun diakui, setiap kebijakan pasti ada celah pelanggaran. Tak hanya terkait larangan mudik. Berbagai hal telah terbukti.
Kapolda: Cirebon Tak Ada Aglomerasi
