Ditambahkan Imron, dari rapat itu nantinya diharapkan bisa membuat pengaturan dengan cara yang luwes untuk para pelaku perjalanan di Ciayumajakuning. Di mana nantinya bisa cukup dengan surat identitas diri, surat jalan dari pemdes, dari satgas tingkat desa atau lainnya tanpa harus menunjukkan surat hasil swab test atau rapid test. “Nanti hasil rapatnya kita tuangkan dalam berita acara dan dikirimkan ke gubernur sebagai pemberitahuan,” katanya.
Mantan Kepala Kemenag Kabupaten Cirebon tersebut mengatakan pengetatan dan penyekatan sudah dilakukan secara masif dari ibukota. Sehingga ia yakin, jumlah pemudik yang pulang kampung tidak akan banyak karena sudah tersekat sejak dari Jakarta.
Sementara Bupati Kuningan Acep Purnama mengatakan keputusan fleksibilitas bisa langsung diterapkan. Dan agar tak ada miskomunikasi dengan petugas yang ada di lapangan, ia meminta para kepala daerah berkoordinasi dengan kapolres di wilayahnya masing-masing untuk menyampaikan hasil rapat tersebut.
“Kita tahu betul, leading sector dari semua kegiatan ini ada di teman-teman kepolisian. Sehingga nanti kita wajib berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar kebijakan ini bisa dilaksanakan sesuai dengan harapan bersama,” ungkapnya.
Diterangkannya, Ciayumajakuning seharusnya sejak awal masuk aglomerasi. Pasalnya Ciayumajakuning sudah satu plat kendaraan yakni E. Petugas di lapangan pun, kata Acep, dipastikan akan kesulitan untuk membedakannya. Sehingga langkah terbaiknya adalah membuat skema seperti aglomerasi, tapi bukan aglomerasi karena Ciayumajakuning tidak termasuk dalam kebijakan aglomerasi. “Nanti surat ke gubernur juga selain pemberitahuan, kita juga mohon petunjuk tentang kebijakan ini,” ungkapnya.
Terpisah Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan
pihaknya mendukung semua upaya pemerintah pusat dalam penanganan Covi-19. Dia meminta satgas di tiap desa untuk lebih aktif. Nina memprediksi, meskipun sudah dilakukan penyekatan, tetap akan ada saja pemudik yang bergerak dengan berbagai cara untuk sampai di kampung halaman.
Terkait kebijakan fleksibilitas, Nina menyebut hal tersebut mendesak untuk diberlakukan karena pergerakan masysrakat di wilayah Ciayumajakuning sangat dinamis. “Kan tidak mungkin juga kalau pekerja atau warga Indramayu yang mau ke Cirebon setiap hari swab antigen, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu saya tentu sangat mendukung langkah koordinasi ini,” ungkapnya.