Ada 134 Aduan ASN Nekat Mudik

Ada 134 Aduan ASN Nekat Mudik
0 Komentar

Irwan menyayangkan kebijakan pemerintah yang kerap mengeluarkan kebijakan yang tumpang tindih, kontradiktif dan juga kontraproduktif dalam menekan penyebaran Covid-19. “Seperti yang saya katakan saat di awal, larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah harus konsisten dan jangan gimmick. Rakyat dilarang mudik, namun mal dan pariwisata dimana-mana buka dan bahkan membludak,” ujar politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Irwan juga menyoroti masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dengan pesawat carter di tengah larangan mudik. Terkait hal itu, ungkap Irwan, Komisi V DPR RI dalam waktu dekat segera meminta klarifikasi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkaitan dengan masuknya TKA asal China itu.
Mengingat, tutur Irwan, membiarkan WNA masuk ke tanah air di tengah larangan mudik merupakan bentuk ketidakadilan bagi rakyat Indonesia. Irwan menegaskan, masuknya ratusan WNA dari China itu dengan alasan apapun sulit diterima akal sehat rakyat.
Terlebih, rakyat Indonesia sendiri dibatasi bahkan dilarang mudik dengan minimnya bantuan pemerintah untuk kehidupan rakyat yang sedang susah selama larangan mudik. “Rakyat tahunya bahwa WNA itu juga mestinya dilarang masuk tanah air selama rakyat sendiri dilarang mudik. Dengan alasan apapun sulit diterima akal sehat rakyat, bagaimana ratusan WNA dari China terus berdatangan dengan alasan kerja dan lolos protokol kesehatan,” terangnya.
Seperti diketahui, pesawat Xiamen Airlines nomor penerbangan MF855 dari Fuzhou, China, mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Kamis 13 Mei 2021, sekitar pukul 12.20 WIB. Pesawat tersebut mengangkut 114 penumpang, 110 orang diantaranya adalah WNA asal China. Sebelumnya, sejak 4 Mei hingga 8 Mei 2021, sudah ada 288 WNA asal China masuk ke Indonesia dengan tiga gelombang.
Terpisah, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut peredaran uang di Jabodetabek tumbuh di atas rata-rata nasional. Menurutnya, peningkatan peredaran uang di Jabodetabek disebabkan oleh Kebijakan larangan mudik.
“Kebijakan larangan mudik berdampak pada perputaran uang secara nasional. Jika selama Ramadan dan Lebaran peredaran uang menyebar ke daerah-daerah, maka saat ini terkonsentrasi di ibu kota,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (17/5).
Berdasarkan data BI, kata Airlangga, peredaran uang tunai mencapai Rp154,5 triliun. Angka tersebut tumbuh 41,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. “Khusus di Jabodetabek, BI mencatat penarikan dana tunai naik 61 persen atau Rp34,8 triliun dan ini lebih tinggi dibandingkan nasional,” terangnya.

0 Komentar