INDRAMAYU-Wakil Bupati Indramayu, Lucky Hakim, mengakui kalau saat ini pemerintahan Nina-Lucky masih kesulitan anggaran sehingga belum bisa banyak “berkreasi” di Kabupaten Indramayu.
Pihaknya, lanjut Lucky, masih harus menunggu penetapan APBD Perubahan 2021. Pasalnya, APBD 2021 yang ada saat ini ditetapkan di era pemerintahan sebelumnya. Ia pun minta kepada masyarakat Indramayu untuk bersabar.
“Masyarakat kan tahunya saat ini Indramayu dipimpin Nina-Lucky, dan mereka langsung menagih janji. Kami tentunya merespons keinginan masyarakat, dan akan ditindaklanjuti secara bertahap, sesuai anggaran yang tersedia,” kata Lucky Hakim usai menghadiri Rapat Paripurna DPRD Indramayu dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Masa Persidangan II Tahun 2021, Selasa (18/5).
Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air dan lain-lain memang merupakan aspirasi yang paling dominan masuk dalam kegiatan reses anggota DPRD Indramayu. Lucky mengatakan bahwa anggaran untuk pembangunan infrastrutur memang sangat besar. Jadi tidak mungkin semua aspirasi akan dipenuhi sekaligus, namun harus secara bertahap. Apalagi, banyak anggaran tak terduga akibat banjir beberapa waktu lalu, yang merusak infrastruktur. Ini tentunya juga harus mendapatkan perhatian. “Kita tentunya akan melakukan skala prioritas dalam pembangunan, dan ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Lucky juga megungkapkan bahwa masih banyaknya jabatan eselon II yang kosong, termasuk Kepala Dinas PUPR yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt), juga menjadi persoalan tersendiri dalam masalah koordinasi. Untuk itulah dalam waktu dekat diharapkan calon pejabat yang sudah lolos seleksi bisa segera dilantik seijin Mendagri. “Mudah-mudahan minggu depan mereka sudah bisa dilantik,” harapnya.
Rapat paripurna DPRD Indramayu dalam rangka Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD Indramayu tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Indramayu, Drs H Syaefudin SH. Syaefudin mengatakan, reses merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan seluruh anggota DPRD, untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
“Kami dari DPRD menyerap aspirasi masyarakat, dan selanjutnya kami sampaikan kepada eksekutif,” tegasnya.(oet)
Wabup Akui Masih Sulit “Berkreasi”
